BREAKING: DPR Buka Suara Soal Wacana Siswa Tak Naik Kelas 2027

JAKARTA — BARU SAJA, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, angkat bicara menanggapi wacana penghapusan sistem kenaikan kelas otomatis bagi siswa pada tahun 2027. Ia menegaskan kebijakan sebesar ini butuh kajian mendalam sebelum diberlakukan.

"Kualitas pendidikan harus jadi pertimbangan utama, bukan sekadar wacana yang terburu-buru," ujar Lalu Hadrian dalam keterangan yang dikonfirmasi awak media, Senin (hari ini).

Respons Cepat DPR

Menurutnya, wacana tersebut tidak bisa diputuskan dalam waktu singkat. DPR meminta pemerintah memaparkan kajian akademik dan dampak sosialnya lebih dulu.

• Status: Wacana masih tahap pembahasan awal
• Tahun target: 2027
• Pihak bersuara: Wakil Ketua Komisi X DPR
• Isu utama: Kualitas pendidikan dan kelayakan siswa

Ia menekankan, evaluasi kenaikan kelas harus berbasis kompetensi, bukan sekadar absensi atau nilai formalitas. Perubahan sistem, kata dia, berpotensi memicu gejolak di sekolah dan orang tua.

Kekhawatiran di Lapangan

Saksi mata di sejumlah daerah menyebut wacana ini sudah memicu perdebatan di grup-grup guru dan komite sekolah. Banyak yang menilai sistem otomatis selama ini justru menurunkan standar mutu lulusan.

Namun, sejumlah pihak menolak jika kebijakan diterapkan tanpa kesiapan infrastruktur dan pelatihan guru. DPR diminta memastikan tidak ada siswa yang dirugikan.

Langkah Selanjutnya

DPR akan memanggil Kementerian Pendidikan untuk meminta penjelasan resmi. Jadwal rapat konsultasi dilaporkan akan digelar dalam waktu dekat.

"Kami tidak ingin kebijakan ini jadi eksperimen yang membebani anak dan sekolah," tegas Lalu Hadrian.

UPDATE: Belum ada keputusan final. Pemerintah diminta transparan soal skema dan waktu penerapan. Perkembangan akan terus dipantau.