fitri-handayani
Ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam menuntaskan penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) langsung menuai apresiasi dari kalangan akademisi.
Akademisi IDB, Achmad Baidowi, BARU SAJA menyampaikan dukungan terbuka atas sikap keras kepala negara. Baginya, sinyal tersebut membuktikan negara tak lagi membiarkan pelaku pembakaran lahan berkeliaran bebas.
Baidowi menilai komitmen Prabowo menghadirkan angin segar bagi penegakan hukum lingkungan nasional.
Selama ini, penanganan karhutla kerap berhenti di tahap pemadaman semata. Proses hukum terhadap korporasi maupun individu pelaku sering berlarut-larut tanpa hasil memuaskan.
Sejumlah kasus lampau bahkan mandek di meja penyidik selama bertahun-tahun. Lemahnya pembuktian dan lambannya persidangan membuat efek jera sulit terwujud.
Kondisi itu, kata dia, membuat kerusakan lingkungan kian meluas dari tahun ke tahun. Kerugian ekonomi rakyat pun terus menumpuk tanpa kepastian pemulihan.
Penegakan Hukum Jadi Titik Kritis
Menurut Baidowi, penegakan hukum merupakan titik paling krusial dalam penyelesaian kasus karhutla.
Tanpa sanksi berat, para pelaku akan terus mengulangi perbuatan mereka. Dia menekankan, sanksi administratif saja tidak cukup untuk menjerakan oknum korporasi.
- Achmad Baidowi memberi apresiasi atas ketegasan Prabowo soal karhutla.
- Penegakan hukum disebut sebagai kunci utama penyelesaian kasus.
- Sinergi pemerintah pusat dan daerah dinilai mutlak diperlukan.
- Pelaku pembakaran lahan harus menerima sanksi maksimal tanpa pandang bulu.
Ia berharap pola lama itu tidak terulang pada era pemerintahan saat ini. Ketegasan di atas kertas harus segera dibuktikan lewat realitas lapangan.
Sinergi Pusat-Daerah Dituntut
Baidowi juga menekankan urgensi sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Karhutla merupakan persoalan lintas wilayah yang mustahil diselesaikan oleh satu pihak saja. Daerah berada di garis depan pemantauan, sementara pusat memegang kebijakan besar.
Koordinasi yang lemah akan membuat respons darurat datang terlambat. Akibatnya, api mudah menjalar dan biaya pemadaman membengkak di tengah tahun fiskal.
Dampak Besar bagi Rakyat
Bencana karhutla setiap kali meninggalkan luka panjang bagi masyarakat. Asap tebal mengganggu kesehatan jutaan orang, menutup sekolah, serta menghambat jalur penerbangan.
Sektor pertanian dan perkebunan ikut merasakan tekanan serius. Petani kehilangan lahan produktif, sementara negara harus menyerap anggaran raksasa untuk operasi pemadaman.
Baidowi berpendapat, kerugian sebesar itu wajib menjadi alasan negara bergerak lebih cepat. Penegakan hukum, katanya, bukan sekadar pilihan melainkan keharusan mutlak.
Latar Belakang Persoalan Berulang
Indonesia berulang kali menghadapi bencana karhutla berskala besar. Musim kemarau panjang selalu menjadi periode paling rawan, terutama di kawasan lahan gambut.
Praktik pembakaran lahan untuk membuka areal usaha masih dilaporkan terjadi hingga kini. Ribuan titik panas rutin terdeteksi di beberapa provinsi rawan kebakaran.
Baidowi menyoroti lemahnya pengawasan terhadap perizinan perusahaan. Sejumlah korporasi diduga memanfaatkan celah regulasi demi membuka lahan dengan cara murah namun merusak.
Dia menegaskan, negara harus berani mencabut izin usaha pelaku bandel. Langkah itu diyakini memberi efek jera sekaligus melindungi hak masyarakat atas lingkungan sehat.
Dukungan Akademisi untuk Kebijakan
Akademisi menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan lingkungan. Kajian berbasis riset siap disiapkan guna memperkuat dasar hukum penindakan pelaku.
Baidowi mengajak dunia kampus aktif melakukan pemetaan wilayah rawan bencana. Data lapangan dari perguruan tinggi diyakini membantu pemerintah memprioritaskan daerah paling rentan.
Kolaborasi tripartit antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dinilai paling efektif. Model serupa terbukti menekan intensitas kebakaran di beberapa negara tetangga.
Ekspektasi ke Pemerintahan Prabowo
Ke depan, akademisi ini berharap ketegasan Prabowo tidak berhenti sebagai retorika. Dia ingin melihat eksekusi nyata di lapangan tanpa seleksi status sosial.
Semua pelaku, tegas Baidowi, harus duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Prinsip persamaan di mata hukum harus benar-benar hidup.
Dia turut mendorong penguatan sistem deteksi dini. Teknologi pemantauan satelit dan patroli darat harus berjalan optimal sebelum kemarau mencapai puncaknya.
Peran masyarakat desa juga dinilai vital. Warga diminta aktif melaporkan kemunculan titik api agar pemadaman bisa dieksekusi pada tahap paling awal.
Perkembangan Selanjutnya
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi tambahan dari lingkup istana kepresidenan. Publik kini menunggu bukti nyata berupa penangkapan dan vonis para pelaku.
Kecepatan proses hukum akan menjadi ukuran utama keseriusan pemerintahan Prabowo menangani karhutla. UPDATE terbaru akan segera disajikan begitu informasi dikonfirmasi masuk ke redaksi.
Tim redaksi terus memantau perkembangan penanganan karhutla di berbagai wilayah rawan. Setiap kabar baru dari instansi terkait akan langsung disampaikan kepada publik.
Comments (0)