tasya-kamila
JAKARTA - DPR RI memastikan RUU Perampasan Aset rampung dan disahkan paling lambat Desember 2026.
KONFIRMASI itu BARU SAJA datang dari Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Ia menegaskan target waktu pengesahan tidak akan bergeser. Seluruh mekanisme internal parlemen sudah disiapkan menuju garis finis.
- RUU Perampasan Aset dipastikan disahkan Desember 2026.
- Penyerapan aspirasi masyarakat dinyatakan sudah maksimal.
- Undang-undang ini menjadi amunisi baru pemberantasan korupsi.
- Mekanisme perampasan harta hasil kejahatan menjadi inti aturan.
Sorotan publik terhadap rancangan undang-undang ini terus memanas. Penyebabnya jelas. RUU ini diyakini menjadi kunci menutup celah hukum dalam pemulihan aset hasil kejahatan.
Target Desember 2026 Terkunci
Habiburokhman menyampaikan kepastian jadwal tersebut secara terbuka. Menurut dia, seluruh tahapan pembahasan bergerak sesuai peta jalan. Tidak ada hambatan berarti yang menggagalkan target waktu.
Ia juga menegaskan proses penyerapan aspirasi masyarakat telah berjalan maksimal. Masukan terkumpul dari berbagai elemen, mulai akademisi, praktisi hukum, hingga aparat penegak hukum. Semua bahan itu menjadi dasar penyempurnaan naskah akhir.
Komisi III DPR RI memegang kendali pembahasan rancangan ini. Koordinasi dengan pemerintah dinilai berjalan intensif. Rapat kerja terus digelar untuk menyamakan persepsi antarfaksi.
Inti Aturan yang Dibahas
RUU Perampasan Aset mengatur cara negara merebut harta hasil tindak pidana. Ruang lingkupnya meliputi korupsi, pencucian uang, narkotika, hingga pendanaan terorisme.
Hukum positif saat ini dinilai lemah dalam memulihkan aset. Negara kesulitan merampas harta bila pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tak pernah ditemukan. Faktanya, barang bukti tetap eksis secara nyata.
Rancangan undang-undang ini dirancang untuk menutup celah tersebut. Negara dapat merampas aset tanpa menunggu proses pidana tuntas. Konsep perampasan tanpa kehadiran terdakwa turut menjadi bagian diskusi.
Fakta Cepat RUU Perampasan Aset
- Masuk daftar prioritas legislasi nasional.
- Dibahas Komisi III DPR RI bersama pemerintah.
- Dianggap senjata pamungkas pemulihan aset koruptor.
- Membuka jalur perampasan aset tanpa vonis pidana.
- Menjadi tuntutan publik selama lebih dari satu dekade.
Desakan Bertahun-Tahun
Gagasan perampasan aset bukan wacana segar. Berbagai kalangan sudah lama menekan lahirnya undang-undang ini. Lembaga pengawas, organisasi masyarakat sipil, hingga pakar hukum pidana ekonomi konsisten mengusulkannya.
Tekanan juga datang dari kanal internasional. Indonesia dinilai perlu memperkuat rezim pemulihan aset agar setara standar global. Sejumlah negara telah lebih dahulu memiliki instrumen serupa.
Data pemulihan aset nasional masih dianggap kecil dibanding potensi kerugian negara. Kesenjangan itu memicu kritik keras terhadap sistem penegakan hukum. RUU ini diharapkan mengubah peta persaingan.
Dampak Bagi Penegakan Hukum
Penegak hukum menyambut baik kepastian jadwal ini. Instrumen baru diyakini mempermudah penindakan kasus besar. Aset hasil kejahatan dapat langsung diamankan demi kepentingan negara.
Aparat juga berharap aturan ini menjerakan birokrasi pemulihan aset. Proses panjang yang selama ini menghambat kasus strategis bisa dipangkas. Kecepatan penanganan menjadi indikator keberhasilan aturan baru.
Perkembangan dan Dinamika Pembahasan
UPDATE penting: pembahasan rancangan ini sempat tersendat pada periode legislatif sebelumnya. Perbedaan pandangan teknis menjadi penyebab utama. Kini momentum politik menguat dan arah pembahasan semakin jelas.
Beberapa isu sensitif masih diuji ketat. Antara lain bentuk lembaga pelaksana, standar pembuktian, serta jaminan hak asasi manusia. Semua poin itu masuk agenda penyempurnaan naskah.
Pemerintah dilaporkan siap mendampingi proses legislasi hingga tuntas. Sinergi antarlembaga menjadi kata kunci. Instansi terkait didorong aktif memberi masukan teknis.
Langkah Menuju Pengesahan
Jalur legislasi masih menyisakan beberapa tahap krusial. Naskah akan difinalkan setelah seluruh masukan terpetakan. Dokumen kemudian masuk daftar inventaris masalah sebelum pembahasan tingkat akhir.
Rapat kerja bersama dan harmonisasi menjadi gerbang berikutnya. Jika seluruh proses lancar, sidang paripurna pengesahan digelar Desember 2026. Waktu tersisa dinilai cukup, namun tidak boleh terbuang.
Publik diingatkan untuk terus mengawal proses ini. Transparansi pembahasan menjadi syarat mutlak lahirnya undang-undang berkualitas. Partisipasi masyarakat tetap dibuka sampai momen pengesahan tiba.
Redaksi terus memantau PERKEMBANGAN legislasi ini. Pembaruan informasi akan segera disajikan begitu fakta baru terkonfirmasi.
Comments (0)