BPS-Pemprov Bali Solid, Sensus Ekonomi 2026 Dipastikan Tepat Sasaran

DENPASAR, DETIK INI JUGA — Komitmen Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Provinsi Bali mencuat dalam deklarasi bersama untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kedua pihak bersepakat, tanpa data terkini, arah pembangunan ekonomi daerah akan berjalan dalam kegelapan.

Pernyataan keras disampaikan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, di hadapan Gubernur Bali I Wayan Koster, seluruh bupati/wali kota se-Bali, serta unsur Forkopimda di Wisma Sabha Utama, Sabtu (11/7). “Sensus Ekonomi bukan ritual birokrasi. Ini tentang memotret denyut ekonomi yang berubah setiap menit,” tegasnya.

Praktik Global, Kebutuhan Lokal

Amalia membantah anggapan bahwa sensus ekonomi hanyalah agenda Indonesia semata. Ia menyebut Amerika Serikat, Jepang, China, dan Korea Selatan menjalankannya setiap lima tahun. Bahkan, Malaysia tengah menggelar sensus serupa tahun ini. “Ini bukan pekerjaan kita sendiri. Negara mana pun sadar, tanpa Sensus Ekonomi, kebijakan ekonomi akan meleset karena kita tak tahu aktivitas riil yang terjadi,” ujarnya.

Untuk Bali, urgensi itu berlipat ganda. Denyut pariwisata yang menghidupi akomodasi, kuliner, transportasi, hingga ekonomi kreatif menuntut potret yang presisi. Data administrasi tidak cukup. “Kita perlu turun langsung ke lapangan, dari usaha mikro hingga korporasi besar, agar tak ada satu pun denyut yang terlewat,” tambah Amalia.

Fakta Kunci Dukungan Bali

• Kehadiran Penuh: Gubernur, seluruh wali kota dan bupati, serta pimpinan asosiasi usaha dan akademisi hadir tanpa absen.
• Fokus Data: Sensus akan memetakan struktur ekonomi terkini, mencakup sektor formal dan informal yang kerap luput dari administrasi.
• Target Partisipasi: Sinergi dengan media dan tokoh masyarakat digencarkan untuk menjaring partisipasi maksimal.
• Dampak Kebijakan: Hasil sensus akan menjadi fondasi perencanaan fiskal, moneter, dan strategi pembangunan Bali ke depan.

Sensus kali ini akan menyasar seluruh unit usaha di 17 sektor, dari pertanian hingga jasa keuangan, termasuk platform digital dan ekonomi gig yang kini menjamur. Cakupan lebih luas ini diharapkan mampu menangkap realitas ekonomi yang kian kompleks dan terfragmentasi.

Gubernur Koster menegaskan, sinergi ini bukan sekadar seremoni. Pihaknya menjamin dukungan penuh dari jajaran birokrasi hingga tingkat desa. “Data adalah senjata kita melawan ketidakpastian. Sensus ini akan menjawab apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, bukan sekadar asumsi,” kata Koster.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Bali menyatakan akan mengawal proses sosialisasi dan pendataan. Partisipasi aktif masyarakat, terutama pelaku usaha, menjadi harga mati. “Jangan ada yang menutup diri. Sensus ini untuk kita semua, bukan untuk pemerintah semata,” serunya.

Kehadiran insan pers juga disebut Amalia sebagai pilar penting. Media diharapkan mampu menerjemahkan sensus bagi warga, sehingga tidak ada lagi warga yang curiga atau enggan memberikan data. “Data yang jujur akan melahirkan kebijakan yang jujur pula,” pungkasnya.

BPS memastikan, Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi yang paling komprehensif dalam sejarah. Momen ini sekaligus menjadi panggung bagi Bali untuk menunjukkan resiliensi ekonominya pasca berbagai guncangan global. Dengan data yang akurat, setiap kebijakan dan investasi bisa diarahkan tepat sasaran, menjadikan Bali bukan sekadar destinasi wisata, melainkan pusat ekonomi berkelanjutan.

Baca juga:

• Veda Ega Pratama, Pembalap Muda yang Mencuri Perhatian di Ajang Balap Asia
• Pengukuhan Sesepuh Buntet: Pilar Baru Keberlanjutan Dakwah dan Pendidikan