Bima Arya Serukan Kolaborasi Daerah Stabilkan Harga Demi Ekonomi 8%

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya kembali menegaskan bahwa soliditas kerja sama antardaerah adalah kunci utama dalam meredam laju inflasi nasional. Dalam sebuah pertemuan strategis, ia menyampaikan bahwa pengendalian harga yang efektif tidak hanya menjadi tanggung jawab pusat, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Bima Arya menekankan, sinergi yang dimaksud harus tercermin dalam kebijakan konkret. Mulai dari percepatan distribusi barang, pengawasan stok pangan, hingga intervensi pasar yang terukur. “Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Inflasi adalah musuh bersama yang bisa melumpuhkan daya beli dan menggagalkan target pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.

Menjaga Stabilitas Harga Demi Pertumbuhan 8 Persen

Stabilitas harga, menurut Bima Arya, merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 8 persen. Ia menjelaskan bahwa inflasi yang tinggi akan menggerus konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB). Sebaliknya, inflasi yang terjaga rendah dan stabil akan menciptakan kepastian berusaha dan membuka ruang fiskal lebih luas.

Untuk itu, Wamendagri mendorong agar setiap daerah memiliki peta ketahanan pangan yang komprehensif. “Daerah harus tahu persis berapa kapasitas produksinya, berapa kebutuhan warganya, dan di mana titik rawan distribusinya. Dengan data yang akurat, kita bisa ambil langkah cepat sebelum terjadi kelangkaan atau lonjakan harga,” paparnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia. TPID, yang beranggotakan unsur pemerintah daerah, Bank Indonesia, Kepolisian, dan instansi terkait, harus lebih proaktif melakukan operasi pasar murah, sidak distribusi, dan sosialisasi kepada pedagang agar tidak bermain curang.

Ketahanan Pangan: Benteng Utama Inflasi

Menyoroti sektor pangan sebagai kontributor dominan inflasi, Bima Arya meminta kepala daerah untuk serius membangun kemandirian pangan. Langkah-langkah seperti mencetak sawah baru, mengaktifkan program food estate, hingga memperkuat lumbung pangan desa harus dipercepat. “Ketahanan pangan adalah ketahanan nasional. Jika daerah mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, maka spekulan tidak punya celah untuk menaikkan harga semena-mena,” tegasnya.

Ia juga menyoroti dampak perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi. Karenanya, diversifikasi pangan lokal menjadi sangat penting. Daerah seperti Nusa Tenggara Timur dengan sorgumnya, atau Papua dengan sagu, harus dijadikan model agar tidak sepenuhnya bergantung pada beras. Diversifikasi ini tidak hanya mengurangi risiko inflasi, tetapi juga memperkuat gizi masyarakat.

Bima Arya optimistis bahwa dengan sinergi yang kuat dan responsif, Indonesia mampu menjaga stabilitas harga di tengah tekanan global. “Kuncinya adalah gotong royong. Pusat tidak bisa bekerja sendiri, daerah tidak boleh jalan sendiri. Semua harus selaras, satu komando, satu tujuan: melindungi rakyat dari dampak kenaikan harga dan mewujudkan Indonesia yang tumbuh merata,” pungkasnya. Dengan demikian, harapan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 akan semakin kokoh.