BEKASI — Pemkab Tegaskan Sanksi Berat Menanti ASN Tak Netral Pilkades

Pemerintah Daerah menegaskan komitmen tanpa kompromi terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Para abdi negara yang terbukti memihak atau ikut serta dalam pemenangan calon tertentu dipastikan bakal menghadapi sanksi disiplin berat hingga pemberhentian secara tidak hormat.

Peringatan keras tersebut disampaikan menyusul digelarnya agenda deklarasi damai yang melibatkan seluruh unsur pimpinan daerah, panitia pemilihan tingkat kabupaten dan desa, serta para calon kepala desa. Netralitas birokrasi dipandang sebagai fondasi penting guna menjamin jalannya pesta demokrasi tingkat desa yang jujur, adil, dan kondusif.

Kronologi dan Tahapan Penegakan Netralitas Pilkades

Dalam memastikan proses demokrasi di tingkat akar rumput berjalan tertib, pemerintah daerah telah menyusun rangkaian tahapan mitigasi pelanggaran disiplin aparatur negara sebagai berikut:

1. Sosialisasi Aturan Netralitas: Pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyebarkan surat edaran pencegahan keterlibatan ASN dalam politik praktis desa.
2. Penandatanganan Pakta Integritas: Seluruh camat, pejabat struktural, dan staf dinas menandatangani pakta komitmen netralitas di hadapan pimpinan daerah.
3. Deklarasi Damai dan Pengawasan Terpadu: Pelaksanaan ikrar damai oleh seluruh kontestan pilkades yang disaksikan aparat penegak hukum dan inspektorat daerah.
4. Pembentukan Kanal Aduan Cepat: Membuka akses pelaporan publik berbasis daring guna menerima laporan dugaan keberpihakan aparatur sipil.

"Kami tidak akan mentoleransi adanya ASN yang menjadi tim sukses terselubung, menggunakan fasilitas negara, atau memanfaatkan pengaruh jabatannya demi kepentingan calon kepala desa tertentu. Aturan sudah jelas, sanksinya tegas," tegas pimpinan daerah saat memberikan arahan deklarasi damai.

Rincian Sanksi Berdasarkan Regulasi Kepegawaian

Pemerintah mengingatkan bahwa kewajiban netralitas ASN berpijak pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kategori pelanggaran dan ancaman sanksi mencakup:

• Sanksi Ringan: Teguran lisan atau tertulis bagi ASN yang terbukti memperlihatkan gestur dukungan simbolik di ruang publik atau media sosial.
• Sanksi Sedang: Pemotongan tunjangan kinerja (tukin) hingga penundaan kenaikan pangkat bagi pegawai yang menghadiri deklarasi kampanye calon.
• Sanksi Berat: Penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan struktural, hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi pegawai yang aktif memobilisasi massa atau menyalahgunakan anggaran dan fasilitas kantor.

Mekanisme Pelaporan dan Pengawasan Partisipatif

Inspektorat Daerah bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diterjunkan untuk memonitor dinamika di lapangan secara berkala. Masyarakat juga diimbau aktif mendokumentasikan setiap indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN, baik berupa bukti foto, video, maupun rekaman suara, untuk kemudian dilaporkan ke posko pengaduan resmi agar segera diproses oleh majelis kode etik kepegawaian.