Pemerintah Australia resmi mengumumkan langkah pengetatan kebijakan imigrasi nasional yang menyasar sektor pendidikan internasional dan program visa kerja sementara. Melalui serangkaian regulasi baru, mahasiswa asing yang menempuh studi sarjana maupun diploma kini dilarang membawa anggota keluarga atau tanggungan selama masa perkuliahan mereka di Negeri Kanguru.
Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas lonjakan angka migrasi bersih yang mencapai rekor tertinggi pascapandemi, yang dituding memperparah krisis perumahan dan meningkatkan beban biaya hidup di berbagai kota besar seperti Sydney dan Melbourne.
Tekan Lonjakan Populasi dan Krisis Hunian
Kementerian Dalam Negeri Australia menegaskan bahwa reformasi sistem migrasi bertujuan mengembalikan integritas sektor pendidikan serta menyeimbangkan kembali kapasitas infrastruktur publik. Dalam beberapa tahun terakhir, arus migran pendatang mengalami peningkatan drastis yang menekan ketersediaan hunian sewa bagi warga lokal.
"Kami berkomitmen memastikan bahwa sistem migrasi bekerja secara adil dan berkelanjutan. Sektor pendidikan internasional harus difokuskan pada kualitas akademik, bukan dimanfaatkan sebagai jalur belakang untuk menetap secara permanen," ungkap perwakilan otoritas imigrasi Australia dalam rilis resminya.
Melalui kebijakan anyar ini, hanya mahasiswa internasional jenjang pascasarjana berbasis riset (Master by Research) dan doktoral (PhD) yang masih diberi kelonggaran untuk membawa pasangan maupun anak mereka ke Australia.
Poin Penting Pengetatan Visa Pelajar
Pemerintah Australia telah menyusun kerangka regulasi baru yang memuat sejumlah penyesuaian krusial bagi calon mahasiswa internasional:
- Pembatasan Visa Tanggungan: Mahasiswa program sarjana (S1), diploma, dan kursus kejuruan (VET) tidak lagi diizinkan menyertakan keluarga dalam permohonan visa.
- Standar Bahasa Inggris Lebih Tinggi: Skor minimal tes kemahiran bahasa Inggris seperti IELTS dinaikkan guna memastikan kesiapan akademis pelajar.
- Pemberantasan Praktik Visa Hopping: Menutup celah hukum yang memungkinkan pemegang visa turis atau visa lulusan berganti menjadi visa pelajar berulang kali demi memperpanjang masa tinggal.
- Pemeriksaan Finansial Lebih Ketat: Calon mahasiswa wajib membuktikan ketersediaan dana tabungan yang jauh lebih besar guna menjamin kelangsungan hidup tanpa bergantung penuh pada pekerjaan paruh waktu.
Reformasi Visa Liburan dan Kerja
Selain sektor pendidikan, pemerintah Australia juga melakukan perombakan pada skema Working Holiday Maker (WHM) atau visa liburan kerja. Pengetatan persyaratan kerja sektoral, verifikasi identitas yang lebih ketat, serta pengawasan terhadap pemberi kerja diterapkan untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja asing di wilayah regional.
Bagi calon pelajar asal Indonesia, penyesuaian regulasi ini menuntut persiapan dokumen dan perencanaan studi yang jauh lebih matang. Calon mahasiswa diimbau untuk memastikan bahwa institusi pendidikan yang dituju memiliki akreditasi resmi dan memenuhi kriteria regulasi migrasi terbaru sebelum mengajukan aplikasi visa ke kedutaan.
Pemerintah Australia resmi menerapkan regulasi baru untuk menekan lonjakan migrasi dan krisis hunian sewa: - Larangan membawa tanggungan bagi mahasiswa S1 dan diploma - Standar tes bahasa Inggris dinaikkan - Celah 'visa hopping' ditutup ketat Baca ulasan lengkapnya di tautan berikut.
Comments (0)