AKSI WNA KEMBALI 'CAMPING' DI TROTOAR UNHCR JAKSEL MESKI SUDAH DITERTIBKAN

JAKARTA - Aktivitas sekelompok warga negara asing (WNA) yang mendirikan tenda darurat di trotoar sekitar kantor Komisioner Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (UNHCR) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, kembali terjadi. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan publik karena area tersebut sebenarnya telah berulang kali menjadi sasaran penertiban oleh aparat gabungan.

Berdasarkan laporan yang dihimpun tim kami di lapangan, para WNA yang mengaku berstatus sebagai pencari suaka itu kembali mendirikan kemah di trotoar Jalan Setiabudi Selatan, tepat di belakang kantor perwakilan UNHCR. Keberadaan mereka semakin mencolok lantaran lokasi perkemahan darurat ini berada di jalur pejalan kaki yang semestinya steril dari aktivitas semacam itu. Padahal, dalam beberapa pekan terakhir, petugas telah menertibkan dan membongkar tenda-tenda serupa di titik yang sama.

Keluhan Warga Kembali Mencuat

Masyarakat sekitar dan pengguna jalan kembali menyuarakan keluhan atas kondisi tersebut. Mereka menilai aktivitas para pengungsi asing ini tidak hanya melanggar estetika kota, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan ketertiban ruang publik. Beberapa warga mengaku merasa tidak aman dan terganggu dengan hiruk-pikuk yang ditimbulkan, terutama pada malam hari. Hal ini pula yang menjadi dasar penertiban sebelumnya yang digelar oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan bersama unsur TNI dan Polri.

Meskipun demikian, sifat penertiban yang dilakukan selama ini belum memberikan efek jera maupun solusi permanen. Beberapa WNA kembali terlihat menempati lokasi yang sama kurang dari sepekan setelah tenda mereka dibongkar paksa oleh petugas keamanan. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan solusi menyeluruh dari berbagai pemangku kepentingan, bukan sekadar tindakan represif yang bersifat temporer.

Pemerintah Kecamatan Ambil Sikap Tegas

Menanggapi situasi yang mulai memanas ini, Wakil Camat Setiabudi, Rizky Noviana Purnama, angkat bicara. Ia mengonfirmasi bahwa pemerintah setempat sebenarnya telah melakukan langkah penertiban sebelumnya. Namun, ia mengakui bahwa efektivitas penertiban tersebut belum optimal mengingat para WNA terus kembali ke titik yang sama.

"Sebelumnya kami sudah melakukan penertiban, namun mereka kembali lagi dan banyak warga yang mengeluhkan aktivitas mereka karena mengganggu ketertiban umum,"

Pernyataan tersebut menegaskan dilema klasik yang dihadapi otoritas lokal dalam menangani pengungsi transit. Di satu sisi, Indonesia dikenal memiliki tradisi kemanusiaan yang kuat dengan menampung ribuan pencari suaka yang menunggu kepastian penempatan ke negara ketiga. Namun di sisi lain, keterbatasan fasilitas penampungan yang disediakan oleh organisasi internasional seperti International Organization for Migration (IOM) membuat sebagian pengungsi terpaksa mencari tempat berteduh secara mandiri di area publik.

Pemerintah daerah berencana untuk kembali berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti UNHCR dan IOM guna membahas mekanisme pengawasan yang lebih ketat, sekaligus mencegah terulangnya praktik pendirian tenda liar di fasilitas umum. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga ketertiban kota tanpa mengabaikan hak asasi manusia para pencari suaka.

Lebih lanjut, analisis dari pemberitaan kami menunjukkan bahwa persoalan ini mencerminkan tantangan yang lebih besar, yaitu belum adanya solusi berbasis komunitas dan regulasi yang jelas untuk penanganan pengungsi urban di Indonesia. Hingga berita ini diturunkan, tim liputan kami masih memantau situasi di sekitar trotoar UNHCR, di mana sejumlah tenda darurat masih berdiri kokoh meskipun sorotan publik kian tajam mengarah ke lokasi tersebut.