Ahmad Irawan: Birokrasi Daerah Otonomi Baru Terancam Gagal Total

JAKARTA — Legislator Fraksi Golkar di Komisi II DPR, Ahmad Irawan, melontarkan peringatan darurat siang ini bahwa birokrasi di sejumlah daerah otonomi baru (DOB) terancam gagal total akibat molornya penyesuaian struktur pemerintahan.

Pernyataan pedas itu disampaikan beberapa menit lalu usai rapat internal Komisi II. Irawan menyebut situasi di lapangan sudah mengarah pada krisis pelayanan publik.

Sorotan Tajam

Irawan membeberkan tiga temuan krusial yang menjadi bom waktu bagi DOB.

• Anggaran tersendat: Dari total Rp3,2 triliun dana alokasi khusus DOB, baru 37 persen yang terserap efektif. Sisanya terbengkalai dalam birokrasi pusat.
• Krisis SDM: Lebih dari 400 jabatan eselon II dan III di 12 DOB masih kosong. Proses pengisian berlarut tanpa kejelasan.
• Infrastruktur minim: Hanya 40 persen kantor dinas yang memiliki gedung layak operasi. Sebagian masih menumpang di bangunan sementara.

"Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini kegagalan perencanaan yang berpotensi melumpuhkan DOB sebelum benar-benar berfungsi," tegas Irawan.

Data Lapangan

Berdasarkan pemantauan Komisi II, dari 12 DOB yang dibentuk dalam periode 2024-2025, baru dua daerah yang menunjukkan kemajuan signifikan. Delapan lainnya masih berkutat pada masalah dasar seperti penyusunan rencana tata ruang dan pengangkatan pejabat definitif.

Beberapa DOB bahkan belum memiliki kantor bupati permanen. Warga di daerah pemekaran harus menempuh perjalanan belasan kilometer hanya untuk mengurus administrasi kependudukan. Di Kabupaten Mappi, antrean pembuatan KTP mencapai dua bulan.

Desakan ke Pemerintah Pusat

Irawan mendesak Kemendagri dan Bappenas untuk segera mengambil langkah darurat. Ia mengusulkan paket intervensi cepat:

• Penerbitan regulasi darurat untuk percepatan rekrutmen aparatur.
• Audit forensik terhadap serapan anggaran DOB yang tersendat.
• Pembentukan gugus tugas transisi yang melapor langsung ke Komisi II setiap bulan.

"Kami tidak akan tinggal diam. Minggu depan kami panggil para menteri terkait. Jika perlu, kami akan bentuk pansus pengawasan DOB," ancam Irawan.

Sementara itu, Komisi II menerima laporan bahwa sejumlah DOB mengalokasikan dana hingga Rp50 miliar hanya untuk sewa kantor sementara. Irawan menekankan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Reaksi DPR

Anggota Komisi II dari fraksi lain menyambut baik desakan tersebut. Politisi PDIP, Bambang Susilo, menyatakan dukungannya. "Ini sudah sangat mendesak. Jangan sampai DOB hanya jadi proyek politik tanpa manfaat nyata bagi rakyat," ujarnya.

Komisi II dijadwalkan menggelar rapat kerja maraton pekan depan. Agenda utamanya adalah evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas DOB dan rencana restrukturisasi birokrasi daerah.