833 Dapur SPPG Ditutup Permanen, Sudaryono Tolak Bayar Seperti Era Lalu

JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono resmi menutup permanen 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil hanya beberapa jam setelah audit internal mengungkap pelanggaran serius terhadap standar operasional prosedur (SOP) gizi.

"Ini bukan seperti zaman dulu yang tetap dibayar meski melanggar," tegas Sudaryono dalam konferensi pers darurat, menegaskan era baru pengawasan ketat.

Kronologi Penutupan Massal

Penutupan dilakukan serentak setelah tim inspeksi BGN menemukan bukti pengabaian protokol gizi di ratusan dapur SPPG. Pelanggaran meliputi penggunaan bahan baku di bawah standar, ketidaksesuaian takaran nutrisi, hingga manipulasi laporan distribusi pangan.

• 833 dapur SPPG dari total 1.200 unit operasional langsung disegel.
• 261 pegawai dipecat, termasuk kepala dapur dan pengawas wilayah.
• Tidak ada kompensasi bagi dapur yang melanggar — kontrak diputus sepihak.
• Seluruh stok bahan pangan di dapur bermasalah ditarik untuk diuji laboratorium.

Pecat Massal Tanpa Toleransi

Selain menyegel dapur, Sudaryono juga memberhentikan 261 pegawai yang terbukti terlibat langsung dalam pelanggaran. Pemecatan ini mencakup manajer operasional, juru masak, hingga petugas logistik. "Kami tidak akan mentoleransi mereka yang bermain-main dengan gizi rakyat. Semua yang lalai kami tendang," ujarnya.

Langkah ini merupakan bagian dari reformasi radikal BGN sejak dipimpin Sudaryono. Berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, setiap pelanggaran kini langsung berujung pemutusan kontrak, bukan sekadar teguran administratif.

Tolak Bayar, Era Baru Penegakan Aturan

Kebijakan "tolak bayar" menjadi pembeda utama. Di era lalu, banyak dapur SPPG yang tetap menerima pembayaran penuh meski terbukti melanggar SOP. Akibatnya, anggaran gizi nasional bocor hingga triliunan rupiah tanpa perbaikan kualitas. Kini, BGN menerapkan sistem pembayaran berbasis kinerja ketat: dapur hanya dibayar jika lolos inspeksi harian.

"Kami pastikan tidak ada lagi dapur nakal yang dibiayai uang rakyat. Semua harus sesuai standar atau kontrak diputus," tegas Sudaryono.

Respons dan Dampak

Penutupan massal ini diprediksi mengganggu distribusi pangan bergizi ke ribuan penerima manfaat, namun BGN telah menyiapkan dapur cadangan dan relokasi pasokan dari unit yang lolos audit. Tim tanggap darurat gizi diterjunkan untuk menjamin tidak ada anak atau keluarga yang kelaparan selama masa transisi.

Sementara itu, publik mendukung langkah tegas ini. Di media sosial, tagar #GiziTanpaKorupsi menjadi tren, menunjukkan harapan masyarakat terhadap perbaikan sistem.

Langkah Selanjutnya

Sudaryono menargetkan dalam dua pekan ke depan seluruh dapur SPPG diaudit ulang. Dapur yang terbukti bersih akan diperkuat, sementara yang bermasalah akan diganti dengan mitra baru melalui proses seleksi transparan. "Kami tidak akan kompromi. Gizi rakyat adalah prioritas mutlak," pungkasnya.

UPDATE: Hingga berita ini diturunkan, tim BGN masih melakukan penyegelan di beberapa lokasi di Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Saksi mata melaporkan suasana dapur yang tiba-tiba ditutup paksa dan pekerja yang diminta meninggalkan lokasi seketika.