YOGYAKARTA — Budaya Patriarki dan Relasi Kuasa Pemicu Kekerasan di Kampus

YOGYAKARTA — Maraknya kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi kembali menjadi sorotan publik secara nasional. Budaya patriarki serta ketimpangan relasi kuasa disinyalir masih menjadi akar utama maraknya tindakan kekerasan, baik secara fisik, verbal, maupun seksual, yang menimpa civitas akademika di berbagai perguruan tinggi. Kota Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai pusat pendidikan nasional kini menghadapi tantangan besar dalam menjamin keamanan ruang belajar bagi para mahasiswa.

Praktik ketimpangan ini kerap kali membuat korban berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Posisi tawar yang rendah membuat korban cenderung memilih bungkam ketimbang melaporkan kejahatan yang dialaminya, lantaran dibayang-bayangi ancaman akademis maupun tekanan sosial.

Kronologi dan Akar Masalah Ketimpangan Relasi Kuasa

Ketimpangan relasi kuasa di institusi pendidikan perguruan tinggi bukan sekadar masalah individu, melainkan persoalan sistemik yang telah berlangsung lama. Fenomena ini umumnya terjadi dalam beberapa tingkatan hierarki struktur kampus:

1. Relasi Dosen dan Mahasiswa: Dosen memiliki otoritas penuh atas penilaian akademis, kelulusan mata kuliah, hingga bimbingan skripsi. Wewenang besar ini sering kali disalahgunakan oleh oknum untuk menekan mahasiswa agar menuruti keinginan pribadi yang melanggar norma.
2. Relasi Senior dan Junior: Budaya senioritas yang berlebihan dalam organisasi kemahasiswaan kerap melanggengkan aksi perundungan (*bullying*) hingga kekerasan fisik dengan dalih pembinaan karakter.
3. Relasi Pejabat Kampus dan Staf: Birokrasi yang kaku membuat staf struktural atau tenaga kependidikan berisiko mengalami intimidasi dari atasan tanpa memiliki sarana pengaduan yang aman dan terlindungi.

Dampak Budaya Patriarki dan Normalisasi Kekerasan

Selain ketimpangan struktur kuasa, ketatnya budaya patriarki di tengah masyarakat turut memperparah kondisi penanganan kasus di kampus. Konstruksi gender yang tidak seimbang menempatkan pihak tertentu pada posisi dominan, sementara pihak lain dianggap harus tunduk. Situasi ini memicu maraknya fenomena menyalahkan korban (*victim blaming*) saat terjadi kasus kekerasan seksual.

"Selama budaya patriarki masih menjustifikasi dominasi dan menyalahkan posisi korban, laporan kekerasan seksual di kampus akan terus tampak seperti fenomena gunung es. Korban merasa takut angkat bicara karena ancaman sanksi akademik serta stigma negatif masyarakat," ungkap seorang pengamat hukum dan gender di Yogyakarta.

Urgensi Penanganan dan Peran Satgas PPKS

Guna memutus rantai kekerasan ini, keberadaan aturan tegas serta mekanisme perlindungan yang memadai sangat mendesak untuk dioptimalkan. Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di setiap kampus sesuai regulasi pemerintah menjadi prioritas utama yang harus diperkuat fungsi independensinya.

Beberapa langkah nyata yang wajib dijalankan oleh pihak manajemen perguruan tinggi antara lain:

• Independensi Lembaga Pengaduan: Memastikan Satgas PPKS bekerja tanpa intervensi pejabat kampus yang berusaha menutupi kasus demi menjaga reputasi institusi.
• Pendampingan Komprehensif: Menyediakan layanan perlindungan hukum, pemulihan psikologis, serta jaminan keberlanjutan studi bagi korban kekerasan.
• Edukasi Kesadaran Gender: Menggelar pelatihan dan sosialisasi mengenai bahaya budaya patriarki, penegakan hak asasi manusia, serta pentingnya persetujuan (*consent*) dalam ruang publik maupun privat.

Penanganan kekerasan di kampus membutuhkan komitmen nyata dari seluruh jajaran civitas akademika. Tanpa adanya keberanian untuk membongkar budaya patriarki dan memangkas ketimpangan relasi kuasa, ruang akademis yang aman dan inklusif akan sulit diwujudkan.