WASHINGTON — Trump Memangkas Latihan Gabungan AS-Korsel dan Dikecam Parlemen

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Pentagon untuk memangkas skala latihan militer gabungan dengan Korea Selatan yang dijadwalkan dimulai dalam waktu dekat. Keputusan ini diumumkan hanya beberapa jam sebelum serangkaian manuver bersama tersebut berlangsung, dengan Trump menyebut latihan itu sebagai sesuatu yang "tidak pantas dan bermusuhan." Dalam unggahan di Truth Social pada hari Minggu, Trump juga menyoroti penolakan Korea Selatan untuk bergabung dengan AS dalam upaya "denuklirisasi" Iran sebagai salah satu alasannya. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil mengingat hubungan baik yang ia miliki dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, sebuah justifikasi yang langsung memicu gelombang kritik keras dari kalangan legislatif AS dari kedua partai politik.

Keputusan mendadak ini menandai eskalasi baru dalam pendekatan Trump terhadap sekutu tradisional AS di Asia Timur. Padahal, latihan militer gabungan Washington dan Seoul telah menjadi rutinitas strategis sejak dekade 1950-an sebagai bentuk penangkal agresi Korea Utara dan sinyal kesiapan aliansi. Pengurangan aktivitas militer tersebut datang di tengah kekhawatiran yang semakin meluas mengenai ekspansi kemampuan senjata Pyongyang serta peraligannya yang semakin dalam dengan Rusia dan Tiongkok. Bahkan, Korea Utara telah mengerahkan pasukannya untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina, sebuah perkembangan yang telah membuat Washington dan sekutunya waspada.

Kritik Bipartisan di Senat AS

Kritik terhadap kebijakan Trump datang dari spektrum politik yang luas, menunjukkan keprihatinan lintas partai atas arah keamanan nasional AS. Senator Jack Reed, anggota Demokrat yang menjabat sebagai pejabat senior di Komite Layanan Bersenjata Senat, menyebut keputusan ini sebagai langkah "tidak masuk akal dan serampangan" dari Presiden Trump dan administrasinya yang kacau. "Ketika Presiden Trump memotong latihan militer untuk menyanjung seorang diktator atau menghukum Korea Selatan karena menolak bergabung dalam perang yang ia mulai, semua sekutu — dan musuh — kita akan berpikir bahwa komitmen Amerika dapat dinegosiasikan," ujar Reed dengan tegas.

Tidak hanya dari kubu oposisi, suara keberatan juga muncul dari internal Partai Republik. Senator Thom Tillis, yang dikenal sebagai kritik sesekali terhadap administrasi Trump, mengecam keras pengurangan latihan tersebut. "Korea Selatan telah menjadi sekutu militer yang solid selama lebih dari 70 tahun dan memiliki kemampuan militer yang sangat baik," tulis Tillis di platform X. Ia menambahkan bahwa "mengurangi latihan bersama dengan Korea Selatan tidak ada gunanya selain membebaskan ribuan pasukan Korea Utara untuk mendukung penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan sistematis warga sipil Ukraina yang tidak bersalah oleh Putin."

Dampak Geopolitik dan Ancaman Keamanan

Reed menyebut keputusan Trump sebagai "kemenangan propaganda" bagi Kim Jong Un dan menegaskan bahwa langkah tersebut menghukum Korea Selatan "tanpa alasan selain ego Trump." Pernyataan keras ini diperkuat oleh peringatan mutakhir dari Wakil Komandan NORTHCOM, Letnan Jenderal Joseph Jarrard, yang menyatakan bahwa Pyongyang telah berhasil menguji rudal balistik antarbenua (ICBM) dengan daya dorong yang cukup untuk mengirimkan muatan nuklir ke mana saja di Amerika Utara. Menurut Reed, pemangkasan latihan secara drastis bertentangan dengan intelijen pertahanan tersebut dan mengirimkan sinyal yang berbahaya.

"Tiongkok dan Rusia sedang mengamati betapa mudahnya presiden ini meninggalkan sekutu-sekutu Amerika, dan mereka akan mengingatnya lain kali mereka menguji kita," peringat Reed. Sementara itu, di sisi DPR AS, anggota Demokrat Pramila Jayapal dan Frank Pallone menuduh Trump telah melemahkan demokrasi AS demi mengambil hati Kim Jong Un. "Trump benar-benar tidak waras jika ia berpikir Korea Utara — sebuah negara nakal yang telah mencari kekalahan Amerika sejak hari pertama — layak diambil hati seperti ini," tulis Pallone di X. Ia menambahkan, "presiden kita mencari validasi dari diktator dan tiran, sementara membuang sekutu kita. Ini memalukan."

Hingga saat ini, Korea Utara belum memberikan respons resmi terhadap perintah Trump, meskipun negeri itu secara konsisten telah mengecam latihan bersama reguler sebagai tindakan provokatif. Namun, keheningan Pyongyang tidak mengurangi besarnya dampak politik dari keputusan ini. Dengan lebih dari 70 tahun sejarah aliansi militer AS-Korsel yang kini terguncang oleh kebijakan sepihak, para pengamat keamanan internasional khawatir bahwa kredibilitas Washington di mata sekutu global semakin terkikis. Apalagi, keputusan ini diambil tanpa konsultasi matang dengan Seoul dan bertentangan dengan penilaian komando pertahanan darurat AS sendiri mengenai ancaman nuklir Korea Utara.

Langkah Trump tidak hanya menimbulkan tanda tanya besar tentang masa depan aliansi Indo-Pasifik, tetapi juga membuka celah strategis yang berpotensi dimanfaatkan oleh aktor-aktor revisionis. Di saat Rusia terus mendapatkan bantuan militer dari Korea Utara dan Tiongkok memperkuat postur regionalnya, pengurangan kesiapan bersama AS-Korsel bisa jadi merupakan momen kritis yang mengubah keseimbangan kekuatan di Semenanjung Korea dan sekitarnya. Para legislator AS menekankan bahwa menjalin hubungan dengan diktator tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan sekutu demokratis yang telah berdiri bersama Washington selama beberapa dekade.