WASHINGTON — Hakim Federal Kedua Blokir Pembatasan Surat Suara Donald Trump

Upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memperketat persyaratan pemungutan suara melalui pos (mail-in voting) kembali menemui jalan buntu. Seorang hakim pengadilan federal pada Minggu malam resmi mengeluarkan putusan yang memblokir pemberlakuan regulasi baru Layanan Pos Amerika Serikat (USPS). Keputusan ini menjadi pukulan hukum kedua bagi kubu Trump dalam kurun waktu berdekatan.

Meskipun putusan pengadilan tingkat distrik telah dijatuhkan, Mahkamah Agung Amerika Serikat dilaporkan masih meninjau permohonan banding dari pihak pemerintah federal. Administrasi Trump berupaya membatalkan perintah pemblokiran serupa yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh hakim federal lain di yurisdiksi berbeda.

Kronologi Sengketa Kebijakan Layanan Pos AS

Perdebatan mengenai keabsahan pemungutan suara via pos telah menjadi isu panas di panggung politik Amerika Serikat menjelang pemilihan umum. Berikut adalah rangkaian peristiwa penting terkait perselisihan regulasi ini:

1. Inisiasi Regulasi Baru oleh Pemerintah: Pemerintahan Trump mengusulkan pengetatan aturan operasional USPS dengan alasan mencegah potensi kecurangan dan memastikan keabsahan surat suara yang masuk.
2. Gugatan Koalisi Sipil dan Partai Demokrat: Sejumlah kelompok hak-hak sipil serta jaksa agung dari berbagai negara bagian mengajukan gugatan hukum karena menilai kebijakan tersebut sengaja dirancang untuk memperlambat pengiriman surat suara pemilih.
3. Putusan Blokir Pertama: Hakim federal pertama memutuskan menangguhkan aturan tersebut karena dinilai berpotensi merampas hak pilih jutaan warga negara yang bergantung pada sistem pos.
4. Vonis Tambahan dari Hakim Kedua: Pada Minggu malam, hakim federal kedua memperkuat putusan sebelumnya dengan melarang implementasi aturan baru USPS di seluruh wilayah hukum terkait.
5. Eskalasi ke Mahkamah Agung: Tim hukum administrasi Trump secara resmi mengajukan permohonan darurat ke Mahkamah Agung AS untuk membatalkan intervensi peradilan distrik.

"Langkah pengetatan operasional pos di tengah momentum pemilu berisiko mencederai integritas demokrasi dan hak mendasar pemilih untuk memberikan suara secara aman," demikian kutipan inti dari argumen hukum penggugat yang diterima oleh majelis hakim.

Dampak Putusan dan Antisipasi Keputusan Mahkamah Agung

Putusan hakim federal kedua ini memberikan kepastian sementara bagi para pemilih di Amerika Serikat yang berencana menggunakan hak suaranya melalui pos. Sistem mail-in voting sendiri diproyeksikan mencatat lonjakan partisipasi yang signifikan akibat pertimbangan kepraktisan dan aksesibilitas.

Kini, fokus pengamat hukum dan politik tertuju pada Mahkamah Agung AS. Beberapa implikasi krusial yang tengah dinantikan antara lain:

• Kepastian Batas Waktu Pos: Kejelasan regulasi mengenai cap pos (postmark) dan batas akhir penerimaan berkas surat suara di kantor pemilu lokal.
• Kesiapan Logistik USPS: Jaminan operasional Layanan Pos AS agar tidak memangkas jam kerja pengantaran atau memindahkan mesin sortir selama periode puncak pemilu.
• Stabilitas Regulasi Pemilu: Mencegah kebingungan di tingkat negara bagian akibat perubahan aturan teknis yang terlalu dekat dengan hari pemungutan suara.

Jika Mahkamah Agung menolak permohonan administrasi Trump, maka USPS diwajibkan mempertahankan prosedur standar tanpa pembatasan baru hingga seluruh rangkaian pemilu selesai diselenggarakan.