Tomsi Tohir Pimpin Rapat Koordinasi Program 3 Juta Rumah

Jakarta, 27 Juli 2026 — Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat strategis percepatan Program 3 Juta Rumah yang dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Tomsi Tohir. Pertemuan digelar Senin pagi di kantor Kemendagri, Jakarta, menandai babak baru upaya pemerintah menuntaskan krisis perumahan nasional.

Agenda utama rapat membahas koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk merealisasikan target ambisius pembangunan 3 juta unit rumah layak huni. Program ini menjadi salah satu prioritas nasional dalam mengatasi backlog perumahan yang mencapai 12,7 juta unit. “Kami tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Semua pihak harus bergerak serentak,” kata Tomsi Tohir membuka rapat.

Mendesak Koordinasi Daerah

Tomsi menekankan pentingnya sinkronisasi data dan percepatan perizinan di tingkat daerah. “Kami butuh komitmen penuh seluruh kepala daerah agar program ini tidak tersendat di lapangan,” ujarnya. Data Kemendagri menunjukkan baru 34 persen pemerintah daerah yang telah menyesuaikan regulasi tata ruang untuk mendukung pembangunan massal. Lambatnya penyesuaian ini dikhawatirkan menghambat realisasi tahun pertama yang menargetkan 750 ribu unit.

Rapat dihadiri perwakilan Kementerian PUPR, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan sejumlah gubernur melalui video conference. Pembahasan mencakup penyediaan lahan siap bangun, skema pembiayaan inovatif, dan pengawasan kualitas konstruksi. “Lahan harus clear and clean sebelum proyek dimulai. Tidak boleh ada sengketa yang memperlambat,” tegas Tomsi.

Target Ambisius 2026-2029

Program 3 Juta Rumah merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang hanya mencapai 1,2 juta unit. Pemerintah menargetkan 750 ribu unit per tahun hingga 2029. Sumber pendanaan berasal dari APBN, investasi swasta, dan skema KPR bersubsidi berbunga rendah. Program ini diharapkan menciptakan 2,5 juta lapangan kerja baru di sektor konstruksi dan industri pendukung.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan rumah yang dibangun benar-benar dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” tegas Tomsi. Ia meminta jajarannya menyelesaikan pemetaan calon penerima paling lambat akhir Agustus 2026. Data terpadu kesejahteraan sosial akan digunakan sebagai basis seleksi transparan.

Dashboard Digital untuk Transparansi

Kemendagri juga menyiapkan dashboard digital yang dapat diakses publik untuk memantau progres pembangunan secara real-time. “Masyarakat bisa melihat langsung mana proyek yang on-track dan mana yang mangkrak. Ini bentuk transparansi kami,” jelas Tomsi. Dashboard ini akan menghubungkan data dari 514 kabupaten/kota dan melaporkan kemajuan fisik serta serapan anggaran setiap minggu.

Rapat berlangsung selama tiga jam dan menghasilkan tujuh poin rekomendasi yang akan disampaikan langsung ke Presiden pada rapat kabinet terbatas minggu depan. Poin-poin tersebut meliputi penyederhanaan izin mendirikan bangunan, insentif fiskal bagi pengembang, penguatan peran bank daerah, dan skema sanksi bagi daerah yang lamban.

Pengamat perumahan menyambut baik inisiatif ini namun mengingatkan tantangan besar di lapangan. “Penyediaan lahan di kota-kota besar sangat sulit. Tanpa opsi rumah susun bertingkat, target 3 juta bisa mustahil tercapai,” komentar pengamat dari UGM. Pemerintah berencana mengalokasikan 60 persen target untuk hunian vertikal di perkotaan dan sisanya rumah tapak di pedesaan.