Tito: Pemda Harus Kenali Potensi Kerajinan untuk Dongkrak Ekonomi

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh pemerintah daerah dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) untuk segera melakukan identifikasi menyeluruh terhadap potensi kerajinan khas di wilayah masing-masing. Perintah ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Dekranasda yang digelar tertutup di Jakarta, Kamis (12/7).

Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga warisan budaya, membuka lapangan kerja baru, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Tito menegaskan, daerah tidak boleh lagi memandang kerajinan sekadar produk seni, melainkan aset ekonomi yang potensinya kerap terabaikan.

Arahan Strategis

Dalam forum tersebut, Mendagri memaparkan sejumlah poin wajib yang harus dijalankan pemda dan Dekranasda.

• Identifikasi Wajib: Petakan seluruh jenis kerajinan unggulan—mulai dari tenun, anyaman, ukiran, gerabah, hingga kuliner khas.
• Basis Data Terpusat: Hasil pemetaan akan diintegrasikan ke sistem data nasional untuk memudahkan promosi dan hilirisasi produk.
• Kemitraan Strategis: Daerah diminta menggandeng desainer, pelaku usaha, dan marketplace agar daya saing kerajinan meningkat.
• Anggaran Khusus: Tito memberi sinyal agar APBD dialokasikan untuk pelatihan, permodalan, dan pemasaran digital bagi perajin.
• Pendampingan Teknis: Balai Latihan Kerja (BLK) diinstruksikan membuka kelas kerajinan berbasis kearifan lokal.

Dampak Multidimensi

Menurut Tito, pengembangan kerajinan lokal memiliki efek domino yang luas. Pertama, ia menjaga identitas budaya yang tergerus zaman. Kedua, membuka ribuan lapangan kerja, terutama bagi generasi muda dan perempuan di desa. Ketiga, meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor ekonomi kreatif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan subsektor kriya menyumbang 15 persen dari PDB ekonomi kreatif, namun baru sekitar 30 persen potensinya yang tergali.

“Kita tidak boleh lagi melihat kerajinan sebagai sekadar suvenir. Ini adalah industri yang bisa menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” ujar Tito dalam pernyataannya.

Target Realistis

Kemendagri menargetkan seluruh kabupaten/kota telah memiliki peta jalan pengembangan kerajinan paling lambat akhir tahun ini. Daerah yang berhasil menjalankan instruksi akan mendapat insentif, sementara yang lamban akan dievaluasi secara berkala.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mengerek kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional yang ditargetkan mencapai 10 persen pada 2027.

Peran Dekranasda Diperkuat

Dekranasda yang selama ini banyak berfokus pada pameran dan pelatihan diminta naik kelas. Organisasi ini harus menjadi motor inovasi dan advokasi kebijakan bagi perajin. Ketua Umum Dekranas, Wury Ma’ruf Amin, menyatakan dukungan penuh dan akan menyelaraskan program kerja dengan instruksi Mendagri.

Kolaborasi dengan Swasta

Selain pemerintah, Tito mendorong pelibatan aktif sektor swasta. Marketplace diharapkan menyediakan kanal khusus bagi produk kerajinan lokal, sementara perbankan diminta mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk perajin. Beberapa platform e-commerce besar disebut telah menjajaki kerja sama dengan Dekranasda di sejumlah provinsi.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah daerah seperti Yogyakarta, Bali, dan Sumatera Barat menyatakan siap menjalankan instruksi tersebut. UPDATE: Data Kementerian Perindustrian mencatat, ekspor kerajinan Indonesia pada 2025 mencapai USD 1,2 miliar, naik 15 persen dari tahun sebelumnya. Angka ini diyakini bisa berlipat jika potensi daerah tergarap maksimal.

Baca juga:

• Antrean Empat Perusahaan IPO, Sinyal Positif Bursa
• Henry Surya: Dari Pendiri Indosurya Hingga Aset Disita OJK