admin
Ledakan suara dan kepulan asap masih membekas dalam ingatan para saksi. Hari ini, tiga dekade setelah penyerbuan brutal di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, desakan agar Komnas HAM membuka penyelidikan projustisia kembali mencuat ke permukaan.
27 Juli 1996: Awal Duka Demokrasi
Pada siang terik itu, massa pendukung pemerintah menyerbu kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dikuasai kubu Megawati Soekarnoputri. Serangan berlangsung cepat dan brutal. Data yang dihimpun lembaga pemantau hak asasi mencatat sedikitnya lima orang tewas, puluhan lainnya hilang, dan ratusan terluka. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Kudatuli—akronim dari Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli—menjadi noda hitam dalam sejarah transisi demokrasi Indonesia.
Mengapa Projustisia?
Penyelidikan projustisia, mekanisme yang memungkinkan Komnas HAM mengumpulkan alat bukti untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum, dianggap sebagai langkah vital yang selama ini diabaikan. Sejak kasus ini mencuat, beragam kajian dan rekomendasi telah dihasilkan. Namun, belum satu pun tersangka berhasil diseret ke pengadilan.
”Kami mendesak Komnas HAM tidak lagi sekadar menghasilkan laporan tanpa gigi. Mekanisme projustisia adalah jalan bagi keluarga korban untuk mendapatkan kepastian hukum,” tegas seorang perwakilan koalisi masyarakat sipil dalam konferensi pers virtual yang digelar akhir pekan ini.
Tekanan Internasional
Gelombang desakan tidak hanya datang dari dalam negeri. Organisasi hak asasi manusia global menyoroti lambatnya penanganan kasus ini. Mereka menilai pembiaran selama tiga dekade mencerminkan lemahnya komitmen negara dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu. Status quo, menurut laporan terbaru mereka, hanya akan mempertebal budaya impunitas.
Harapan yang Tak Kunjung Padam
Bagi keluarga korban dan penyintas, peringatan 30 tahun ini bukan sekadar seremoni. Ini tentang membuka kembali luka yang belum terobati. Setiap tahun, lilin-lilin dinyalakan di depan bekas gedung yang kini berganti wajah. Suara mereka seragam: keadilan tidak boleh kedaluwarsa.
Sejumlah legislator dari fraksi-fraksi di parlemen juga mulai menyuarakan dorongan serupa. Anggota Komisi III DPR RI dalam pernyataan terpisah menyebut bahwa momentum reformasi hukum harus dimanfaatkan untuk menuntaskan kasus-kasus besar warisan Orde Baru.
Apa Langkah Komnas HAM?
Hingga berita ini diturunkan, Komnas HAM belum memberikan pernyataan resmi. Namun, sejumlah komisioner sebelumnya mengindikasikan bahwa mekanisme projustisia membutuhkan keputusan pleno dan dukungan politik yang kuat. Publik kini menanti: akankah tragedi Kudatuli akhirnya menemui titik terang, atau kembali tenggelam dalam lipatan birokrasi?
Comments (0)