Surat Bung Hatta 1963: Penderitaan Rakyat Lebih Parah Dibanding Zaman Kolonial

Di tengah gejolak politik dan ekonomi yang mengguncang Indonesia pada awal 1960-an, sepucuk surat dari sosok yang dijuluki “Bapak Proklamator” sekaligus Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta, menghentak Istana Merdeka. Surat bertanggal 17 Agustus 1963 itu bukan sekadar korespondensi pribadi biasa—ia berisi kritik paling pedas yang pernah dilontarkan seorang founding father kepada presiden yang berkuasa, Soekarno. Kalimat yang hingga kini terus menjadi bahan diskusi sejarah berbunyi: “Rakyat sekarang hidup lebih sengsara daripada di zaman penjajahan Belanda.”

Awal Perseteruan Dua Sahabat

Hatta dan Soekarno bukan hanya dwitunggal proklamasi; mereka adalah dua tokoh yang sejak 1945 saling melengkapi visi kebangsaan. Namun, pada awal 1950-an, perbedaan pandangan mulai mengemuka, terutama soal sistem pemerintahan. Hatta mengundurkan diri dari kursi wakil presiden pada 1 Desember 1956 sebagai protes atas langkah Soekarno yang menghapus demokrasi parlementer dan menerapkan Demokrasi Terpimpin. Sejak saat itu, Hatta memilih jalan sunyi sebagai negarawan yang mengamati dari pinggiran, meskipun pengaruhnya tetap besar di kalangan teknokrat dan ekonom.

Konteks Ekonomi Tahun 1963

Untuk memahami mengapa surat itu meledak, kita harus melihat potret ekonomi Indonesia pada pertengahan 1963. Inflasi sudah mencapai titik gila: data yang dikumpulkan tim ahli ekonomi UI mencatat laju inflasi tahunan mencapai 635%. Harga beras yang pada 1953 masih sekitar Rp 2,50 per kilogram melonjak hingga Rp 145 per kilogram di pasar gelap Jakarta. Antrean minyak tanah dan gula menjadi pemandangan rutin. Proyek mercusuar seperti pembangunan Monas, kompleks olahraga Gelora Bung Karno, dan pembelian persenjataan justru membebani anggaran negara yang terpuruk akibat konfrontasi dengan Malaysia dan pembebasan Irian Barat.

“Hatta melihat bahwa janji kemerdekaan yang diikrarkan 18 tahun lalu belum terwujud di piring rakyat. Bagi beliau, penjajahan ekonomi lebih menyiksa daripada penjajahan politik,” ujar sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Sri Margana, dalam sebuah diskusi peringatan 60 tahun surat Hatta.

Isi Surat yang Mengejutkan

Surat setebal enam halaman itu tidak langsung menyebut kemiskinan, namun membangun argumen bertahap. Hatta memulai dengan mengingatkan tentang cita-cita kemerdekaan: “Kita berjuang agar rakyat bebas dari kemiskinan dan penghisapan.” Lalu ia membandingkan indikator kesejahteraan masa Hindia Belanda—setidaknya stabilitas harga pokok dan persediaan beras yang relatif terjamin—dengan kondisi 1963 yang serba langka. Data-data yang disisipkan antara lain:

• tingkat konsumsi kalori rata-rata turun dari 2.100 kkal/hari (1939) menjadi 1.600 kkal/hari (1963);
• jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan absolut mencapai lebih dari 70%;
• produksi padi per kapita anjlok 35% dibandingkan 1940.

Puncaknya adalah vonis pedas yang menyiratkan bahwa Soekarno telah mengkhianati sumpah proklamasi. “Bahkan di bawah penjajahan, rakyat tidak sekelaparan ini,” tulis Hatta.

Reaksi Istana dan Dampak Politik

Soekarno disebut tidak pernah menjawab surat itu secara langsung. Beberapa sumber dekat lingkungan Cendana—istilah untuk istana saat itu—mengatakan Bung Karno sangat kecewa dan menganggap Hatta telah bergabung dengan “kekuatan kontra-revolusi”. Namun, secara terbuka Soekarno tak pernah menyerang Hatta. Di sisi lain, surat itu mengilhami gerakan moral di kalangan militer dan mahasiswa yang kemudian pada 1966 melahirkan Tritura.

Sejarawan Belanda, Prof. Dr. Peter Post, menyebut surat Hatta sebagai “salah satu dokumen paling berani dalam sejarah Indonesia modern” karena keluar dari seorang tokoh yang sebelumnya dikenal sebagai diplomatis dan moderat.

Warisan Kritik Hatta

Hingga kini, surat 17 Agustus 1963 tetap menjadi rujukan ketika publik membandingkan janji kemerdekaan dengan realitas kesejahteraan. Pesan Hatta, bahwa kemerdekaan harus bisa mengecilkan jurang antara yang kaya dan miskin, terus relevan di setiap era. Surat aslinya kini disimpan di Arsip Nasional RI dengan status akses terbatas.

Kisah ini mengingatkan kita bahwa kritik paling keras justru bisa datang dari sahabat sejati yang mencintai negeri ini tanpa syarat.