PRANCIS — 88 Persen Warga Prediksi Gerakan Rompi Kuning Bangkit Kembali

Kekhawatiran akan terjadinya gelombang demonstrasi massal kembali membayangi Prancis menyusul lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tak kunjung mereda. Hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa mayoritas mutlak masyarakat Prancis meyakini gerakan protes akar rumput Gilets Jaunes atau "Rompi Kuning" memiliki peluang sangat besar untuk bangkit kembali.

Berdasarkan survei eksklusif yang dilakukan oleh lembaga riset Odoxa-Backbone untuk harian terkemuka Le Figaro, sebanyak 88 persen responden menyatakan keyakinan mereka bahwa gerakan yang sempat melumpuhkan perekonomian Prancis pada tahun 2018 silam tersebut dapat terulang kembali dalam waktu dekat.

Eskalasi Tekanan Ekonomi dan Trauma Inflasi 2018

Kenaikan harga energi dan biaya hidup sehari-hari kembali menjadi isu domestik paling sensitif di Prancis. Masyarakat kelas pekerja, khususnya yang tinggal di wilayah sub-urban dan pedesaan dengan ketergantungan tinggi pada kendaraan pribadi, merasakan dampak paling berat dari kenaikan tarif BBM di stasiun pengisian bahan bakar.

"Kekhawatiran publik terhadap penurunan daya beli kini berada pada titik kritis. Kenaikan harga bahan bakar menjadi detonator utama yang mampu menyulut kembali kemarahan publik yang sebelumnya sempat mereda," tulis analisis survei Odoxa-Backbone.

Sentimen kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi Presiden Emmanuel Macron dilaporkan kian meluas, terutama karena bantuan subsidi bahan bakar yang diberikan dinilai belum memadai untuk meredam laju inflasi.

Kronologi dan Dinamika Gelombang Protes Rompi Kuning

Potensi terulangnya krisis sosial ini tidak lepas dari riwayat ketegangan yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir:

1. Oktober 2018: Gerakan Rompi Kuning lahir secara spontan melalui media sosial sebagai reaksi penolakan terhadap rencana kenaikan pajak bahan bakar hijau oleh pemerintah.
2. November–Desember 2018: Ratusan ribu demonstran memblokir jalan raya dan bundaran lalu lintas di seluruh Prancis, yang kemudian berujung pada kerusuhan besar di kawasan Champs-Élysées, Paris.
3. 2019–2022: Pemerintah Prancis membatalkan kenaikan pajak dan menggelar dialog nasional, sementara intensitas demonstrasi mereda akibat pandemi COVID-19.
4. Kondisi Terkini: Lonjakan harga minyak mentah global dan inflasi berkepanjangan memicu kepanikan baru di kalangan konsumen, menghidupkan kembali narasi perlawanan sipil.

Tuntutan Perlindungan Daya Beli Menguat

Para pengamat politik menilai bahwa pemerintah Prancis kini menghadapi dilema fiskal yang berat. Di satu sisi, anggaran negara terbebani jika harus kembali menggelontorkan subsidi energi skala besar. Di sisi lain, membiarkan harga BBM melambung berisiko memicu instabilitas politik dan gelombang mogok kerja nasional.

Sejumlah serikat pekerja dan kelompok masyarakat sipil kini mulai menuntut langkah-langkah konkret dari pemerintah, antara lain:

• Pemangkasan Pajak Energi: Menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bahan bakar dan listrik dari 20 persen menjadi 5,5 persen.
• Penetapan Batas Atas Harga: Menetapkan plafon harga eceran BBM di seluruh SPBU untuk melindungi konsumen berpenghasilan rendah.
• Peningkatan Upah Minimum: Menyesuaikan standar upah minimum nasional agar sejalan dengan laju inflasi riil.

Dengan tingkat ketidakpuasan publik yang mencapai 88 persen, pemerintah Prancis dipaksa bertindak cepat sebelum bara kekecewaan tersebut berubah menjadi aksi massa terbuka di jalan-jalan protokol.