Pram soal Ramai Keluhan PPDB: Masalah Utamanya Keterbatasan Daya Tampung

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara menyikapi gelombang keluhan masyarakat yang terus muncul dalam setiap penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di tengah polemik yang berulang setiap tahun, Pramono menegaskan bahwa akar persoalan yang sesungguhnya bukan terletak pada mekanisme seleksi daring atau sistem zonasi yang kerap disorot, melainkan pada kesenjangan antara jumlah kursi yang tersedia dan animo publik yang membeludak, terutama pada sekolah-sekolah yang menyandang label favorit.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (26/6/2026), menanggapi keluhan para orang tua yang merasa kecewa lantaran anak-anak mereka tidak berhasil menembus sekolah negeri impian. Menurut laporan media kami, Pramono dengan lugas menyebut bahwa kekecewaan dan ketidakpuasan itu merupakan konsekuensi logis dari kapasitas sekolah negeri yang sangat terbatas. Ia menekankan bahwa mekanisme PPDB yang dijalankan saat ini pada dasarnya tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun ke tahun dan sudah merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya.

"Yang pertama, untuk penerimaan siswa baru ini kan yang sudah dilakukan dari waktu ke waktu tidak ada sesuatu yang baru sebenarnya," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Orang nomor satu di DKI Jakarta itu mengakui dengan gamblang bahwa tidak semua calon peserta didik dan para wali murid bisa merasa puas dengan hasil akhir seleksi. Ia menjelaskan bahwa situasi ini muncul karena jumlah peminat yang terhitung tinggi di sejumlah sekolah negeri tidak berbanding lurus dengan kuota kursi yang mampu disediakan pemerintah. Sekolah-sekolah yang kerap menjadi buruan, seperti SMA negeri unggulan di pusat kota, selalu mengalami over-demand, sementara daya tampungnya nyaris tidak bertambah secara berarti dari tahun-tahun sebelumnya.

Pramono menekankan bahwa Pemprov DKI sebenarnya terus berupaya menambah kapasitas dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas. Akan tetapi, proses pembangunan infrastruktur pendidikan baru, seperti penambahan unit sekolah atau ruang kelas, tidak bisa dilakukan secara instan. Alih-alih menyalahkan sistem seleksi berbasis zonasi atau jalur prestasi, masyarakat diajak untuk melihat realitas fisik bahwa jumlah penduduk usia sekolah di Jakarta masih sangat besar dan terus bertambah, sementara lahan untuk membangun sekolah negeri baru juga kian terbatas.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengevaluasi kebijakan PPDB dengan melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk dewan pendidikan dan orang tua murid. Namun, ia meminta publik untuk tidak hanya terpaku pada status sekolah negeri favorit. Pramono mengimbau agar masyarakat mulai membuka wawasan dan memberi kepercayaan lebih kepada sekolah-sekolah swasta yang telah terakreditasi baik, serta menyadari bahwa pemerataan kualitas pendidikan adalah proses yang memerlukan waktu. "Kita tidak bisa memaksakan semua masuk ke satu sekolah yang sama. Kapasitasnya jelas, kita harus realistis," tegasnya menutup penjelasan di hadapan wartawan. Dengan demikian, polemik tahunan PPDB di Jakarta diharapkan bisa disikapi dengan kepala dingin, sembari Pemprov DKI terus berbenah dalam mengatasi keterbatasan daya tampung yang menjadi hulu dari seluruh persoalan.