Prabowo Kumpulkan Kabinet Paripurna, Bahas Pangan dan Pertahanan

BARU SAJA – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dalam sidang paripurna tertutup di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin pagi. Agenda utama sidang menyoroti evaluasi 100 hari kerja dan langkah darurat stabilisasi harga pangan.

Lima Instruksi Presiden

Dalam forum itu, Presiden disebut meneken sejumlah arahan kunci yang mesti dijalankan dalam hitungan jam. Sumber di lingkungan kabinet menyebut, Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian. "Ini bukan momen seremoni. Beliau ingin solusi konkret, bukan rencana di atas kertas," ujar pejabat tinggi yang enggan disebut identitasnya.

• Ketahanan pangan: Sidang mengkonfirmasi laporan lonjakan harga beras di 17 provinsi. Presiden memerintahkan operasi pasar massif sejak sore ini.
• Pertahanan: Modernisasi alutsista TNI menjadi poin krusial. Prabowo, yang juga mantan Menteri Pertahanan, menegaskan percepatan pengiriman jet tempur dan kapal patroli harus tuntas kuartal ini.
• Energi: Hilirisasi nikel dan bauksit wajib dipercepat. Pembangunan smelter di Morowali dan Weda Bay akan diawasi langsung oleh kantor kepresidenan.
• Birokrasi: Prabowo mengultimatum jajarannya untuk memangkas 40% prosedur perizinan. Targetnya, dalam dua pekan, layanan publik tanpa antrean panjang.
• Darurat bencana: Data BMKG tentang potensi cuaca ekstrem dipaparkan. Evakuasi dan posko siaga di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan harus diperkuat.

Rapat Berlangsung Intens

Berdasarkan keterangan saksi mata, sidang berlangsung lebih dari tiga jam dengan interupsi terukur. Sejumlah menteri diberi kesempatan untuk memaparkan data terbaru. Menteri Pertanian dikabarkan mendapat perhatian khusus saat mengungkapkan stok beras yang menipis jelang Ramadan.

UPDATE: Seorang ajudan presiden mengonfirmasi bahwa Prabowo berulang kali menekankan pentingnya akurasi data. "Beliau tidak ingin ada laporan yang dipoles. Semua harus angka lapangan," katanya.

Komitmen Keamanan Nasional

Di sektor pertahanan, Presiden disebut meminta TNI untuk siaga penuh di perbatasan. Isu geopolitik kawasan ikut mewarnai diskusi. Pengadaan sistem radar baru dan peningkatan anggaran patroli maritim disetujui dalam forum itu.

Sidang paripurna ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo bergerak cepat. Sebuah sumber di BIN menyebutkan, evaluasi serupa akan digelar setiap bulan. "Presiden ingin memastikan tidak ada proyek yang molor," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konferensi pers resmi. Namun, para menteri terlihat keluar ruang rapat dengan raut serius. Beberapa di antaranya langsung menggelar pertemuan lanjutan di kantor masing-masing. Publik kini menanti langkah nyata yang bakal diambil dalam 48 jam ke depan.