Prabowo: Kritik Jadi Bahan Bakar Perbaikan, Bukan Sumber Pesimisme

JAKARTA — Pemerintah menegaskan bahwa setiap kritik publik, termasuk sorotan terhadap kondisi infrastruktur seperti sekolah rusak, dipandang sebagai energi untuk memperbaiki keadaan. Presiden Prabowo Subianto menyerukan agar masukan konstruktif tidak dibajak menjadi narasi pesimisme yang melemahkan optimisme bangsa.

Pesan itu disampaikan melalui pernyataan resmi Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, yang meluruskan polemik pernyataan presiden. Ia menekankan bahwa kritik yang berlandaskan itikad baik akan selalu ditindaklanjuti dengan langkah nyata, bukan diabaikan.

Sikap Terbuka dan Respons Cepat

Penjelasan ini merespons diskusi publik yang mengemuka usai pidato presiden di peringatan Harlah ke-28 PKB. Dalam pidato itu, Prabowo menekankan bahwa aduan tentang sarana pendidikan yang belum layak langsung menjadi catatan prioritas. “Berbagai temuan di lapangan menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti melalui upaya perbaikan. Ini bukti bahwa suara rakyat didengar,” ujar Fifi.

Fifi menegaskan, tidak ada niat untuk mengecilkan peran pers atau elemen masyarakat. Justru, pemerintah membutuhkan kontrol sosial agar pembangunan tepat sasaran. Namun, ia meminta agar pemaparan masalah tidak berhenti pada penggiringan opini bahwa Indonesia sedang mengalami kegelapan total.

Makna Kiasan ‘Londo Ireng’

Fifi mengurai metafora ‘londo ireng’ yang sempat menjadi sorotan. Ungkapan itu, katanya, sama sekali bukan ditujukan untuk mendiskreditkan profesi kewartawanan ataupun kelompok tertentu. “Ini merupakan alegori politik—ajakan untuk tetap waspada pada pihak-pihak yang dengan sengaja merangkai cerita seakan negeri ini tanpa harapan dan tidak sedang bergerak maju,” jelas Fifi. Dengan konteks utuh, istilah itu berfungsi sebagai alarm terhadap upaya sistematis menciptakan pesimisme yang bisa melumpuhkan semangat kolektif.

Ia menambahkan, membedakan antara kritik sehat dan pembangun narasi putus asa sangat krusial. Kritik adalah vitamin demokrasi, sedangkan serangan persepsi yang menyangkal setiap capaian justru memperlambat langkah perbaikan. Pemerintah, kata Fifi, menghormati sepenuhnya kebebasan pers dan hak warga negara untuk bersuara, tetapi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak membiarkan ruang publik dipenuhi pesan-pesan yang mengabaikan progres yang tengah dikerjakan.

Kerja Nyata di Atas Debat Istilah

Pemerintah berkomitmen agar energi tidak habis untuk perdebatan istilah yang kontraproduktif. Fokus utama saat ini adalah menyelesaikan persoalan satu per satu dengan bukti lapangan, bukan retorika berkepanjangan. “Fokus pemerintah adalah menyelesaikan persoalan satu per satu melalui kerja konkret yang hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Dengan pendekatan ini, istana berharap publik tidak kehilangan daya kritis sekaligus tetap menjaga modal sosial utama: optimisme. Dari laporan ruang kelas bocor hingga keluhan layanan dasar, semuanya dijadikan data untuk mempercepat perbaikan. Langkah ini diharapkan mampu menutup celah antara ekspektasi publik dan realitas di lapangan secara bertahap.

Hingga kini, kementerian teknis mengkonfirmasi bahwa sejumlah sekolah yang sebelumnya viral karena kerusakan sudah mendapat alokasi perbaikan darurat. Pemerintah juga membuka kanal pengaduan yang lebih responsif agar setiap masukan langsung terpetakan. Hal itu, menurut Fifi, menjadi bukti bahwa kritik yang disertai data justru memperkuat sinergi antara warga dan negara.

Sikap ini sekaligus menepis anggapan bahwa pemerintahan Prabowo antikritik. Sejak awal, presiden menyatakan bahwa demokrasi tidak akan berfungsi tanpa kontrol sosial. Namun, agar produktif, kontrol itu perlu diiringi dengan partisipasi dalam merumuskan solusi—bukan sekadar mempertebal pesimisme yang justru melemahkan ikhtiar bersama menuju Indonesia yang lebih baik.