Polda Sumbar: Polwan Korban Pelecehan Seksual, Kasus Dihentikan, Pelaku Dipromosi

DUGAAN kekerasan seksual menimpa seorang polisi wanita (Polwan) di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Korban diduga dilecehkan oleh seorang perwira yang merupakan atasannya sendiri. Kasus ini kemudian dihentikan meskipun terdapat bukti yang mengarah pada tindak pidana. Ironi terjadi ketika terduga pelaku justru mendapat promosi jabatan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa peristiwa nahas itu terjadi beberapa waktu lalu di lingkungan internal Polda Sumbar. Korban yang berstatus sebagai polwan aktif melaporkan tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh perwira tersebut. Laporan itu disertai dengan sejumlah alat bukti yang diyakini kuat. Namun, proses hukum yang berjalan tidak seperti yang diharapkan. Setelah melalui serangkaian prosedur internal, kasus ini akhirnya dihentikan. Keputusan penghentian penyelidikan atau penyidikan diambil meskipun bukti awal telah ada. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait alasan penghentian tersebut. Situasi semakin memanas ketika diketahui bahwa perwira yang diduga sebagai pelaku malah mendapatkan promosi ke jabatan baru. Promosi ini diberikan tak lama setelah kasusnya dinyatakan selesai secara internal. Publik dan pemerhati masalah kepolisian mempertanyakan integritas proses hukum di institusi tersebut.

Belum Ada Tanggapan Resmi

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Polda Sumbar ataupun Mabes Polri. Pihak korban disebut masih berupaya mencari keadilan melalui jalur lain. Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan aparat penegak hukum. Desakan agar kasus dibuka kembali dan diusut secara transparan mulai bermunculan. Peristiwa ini menambah panjang daftar kasus kekerasan seksual di institusi kepolisian yang tidak terselesaikan. Padahal, Kapolri telah berulang kali menegaskan komitmen untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran, terutama yang menyangkut kejahatan seksual.

Tekanan Publik dan Komitmen Institusi Dipertanyakan

Kasus ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Aktivis hak perempuan dan pengawas kepolisian mendesak agar kasus dibuka kembali. Mereka menilai penghentian kasus dan promosi pelaku mencederai rasa keadilan. Kejadian ini juga dikhawatirkan akan membuat korban-korban lain takut untuk melapor. Sebab, pelaku justru mendapat keuntungan dan korban tak mendapat perlindungan. Di tingkat pusat, Kapolri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk melindungi korban kekerasan seksual. Namun, implementasi di lapangan seringkali berbeda. Kasus di Polda Sumbar ini menjadi ujian bagi keseriusan institusi dalam menangani kejahatan seksual yang melibatkan anggota internal. Penghentian sepihak tanpa alasan yang jelas semakin menguatkan persepsi adanya praktik impunitas di tubuh Polri. Publik kini menanti langkah konkret dari pimpinan untuk mengoreksi ketidakadilan ini.