Polda Metro Jaya Geledah BPN Bogor Usut Dugaan Mafia Tanah PTSL

Suasana tegang menyelimuti Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bogor I ketika tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan mendadak pada Rabu (9/9/2026). Langkah hukum maraton ini diambil guna mengusut tuntas dugaan tindak pidana mafia tanah yang menggerogoti pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) edisi tahun 2019. Penggeledahan ini menjadi bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam membongkar jaringan yang merugikan masyarakat luas.

Penyisiran barang bukti tidak hanya berpusat di kantor pertanahan utama. Aparat bergerak secara simultan mendatangi tiga lokasi terpisah yang disinyalir menjadi titik krusial persembunyian dokumen bermasalah. Tiga titik fokus penyidikan tersebut meliputi Kantor BPN Kabupaten Bogor I, serta dua area lain yang berlokasi di wilayah Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojonggede, Jawa Barat.

Perburuan Dokumen Kunci di Tiga Lokasi Strategis

Dalam aksi penggeledahan yang berlangsung selama beberapa jam tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen vital, mulai dari warkah tanah, buku tanah, hingga arsip digital permohonan sertifikat program PTSL 2019. Pengamanan barang bukti ini dilakukan untuk mencegah potensi penghilangan atau pengubahan data pertanahan oleh oknum terduga pelaku.

Modus Manipulasi Data Yuridis Program PTSL 2019

Program PTSL yang sebetulnya diluncurkan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat miskin diduga kuat telah disalahgunakan oleh jajaran oknum tak bertanggung jawab. Praktik penyimpangan ini melibatkan pengubahan peta bidang tanah, pemalsuan tanda tangan persetujuan batas, hingga penerbitan sertifikat atas nama pihak lain yang tidak berhak.

"Penyidik menemukan indikasi kuat adanya perbuatan melawan hukum secara tersistematis. Data yuridis dan fisik sertifikat sengaja dimanipulasi untuk menguasai lahan-lahan strategis milik warga," ungkap salah seorang pejabat penyidik Polda Metro Jaya yang terlibat dalam operasi tersebut.

Kondisi ini membuat ratusan warga pemilik asli tanah kehilangan haknya atau terjebak dalam sengketa berkepanjangan. Aparat mengindikasikan bahwa "program yang seharusnya menjadi jaring pengaman hukum rakyat kecil justru dijadikan ajang komersialisasi dan bancakan oleh jaringan mafia tanah."

Komitmen Penegakan Hukum dan Perlindungan Masyarakat

Pihak Polda Metro Jaya menegaskan tidak akan pandang bulu dalam menindak siapapun yang terlibat, baik oknum pejabat internal pertanahan, aparatur tingkat desa, maupun pihak swasta yang berperan sebagai penyokong dana. Penggeledahan ini dipastikan menjadi awal dari pengungkapan kasus yang lebih besar.

Saat ini seluruh barang bukti yang disita sedang menjalani proses verifikasi dan forensik dokumen di laboratorium kepolisian. Penyidik juga terus mendalami keterangan dari sejumlah saksi kunci untuk segera menetapkan pihak-pihak yang paling bertanggung jawab sebagai tersangka utama dalam skandal pertanahan ini.