Pemprov DKI Usulkan Rusun Terintegrasi Sekolah, Pasar, dan Transportasi Publik

JAKARTA — BARU SAJA, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pembangunan rumah susun terintegrasi yang menyatukan sekolah, pasar, dan transportasi publik dalam satu kawasan hunian.

Kebijakan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bidang perumahan yang kini sedang dimatangkan. Sasaran kebijakan diperluas. Tidak lagi terbatas pada masyarakat berpenghasilan rendah. Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT) resmi masuk jangkauan program.

Dikonfirmasi dari lingkaran Pemprov DKI, perluasan sasaran menjadi titik terbaru dalam penyusunan Ranperda. Tujuannya lugas: membuka akses hunian layak bagi lebih banyak warga ibu kota.

Sasaran Meluas ke MBT

Selama ini program rusun identik dengan kelompok berpenghasilan rendah. Ranperda baru siap mengubah peta tersebut. Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT) kini diikutkan sebagai sasaran kebijakan perumahan DKI Jakarta.

MBT mencakup pekerja formal berpenghasilan stabil. Contohnya guru honorer, tenaga kesehatan, ASN golongan awal, serta karyawan swasta. Kelompok ini lama kesulitan memiliki rumah. Harga properti ibu kota jauh di atas daya beli mereka.

Pemprov menilai celah itu wajib ditutup. Hunian sewa dan rusun dibuka lebih luas. Skema pembiayaan disiapkan agar MBT mudah mengaksesnya.

Dilaporkan, pemerintah provinsi tengah merumuskan tarif sewa berjenjang. Kelompok penghasilan rendah tetap menerima subsidi penuh. MBT membayar tarif lebih tinggi, namun tetap terjangkau.

Rusun Terintegrasi: Sekolah, Pasar, Transportasi

Inti usulan terletak pada konsep integrasi. Rusun tidak lagi berdiri sendiri sebagai blok hunian. Setiap kawasan dirancang menyatu dengan fasilitas penopang kehidupan warga.

Tiga elemen utama diusulkan:

• Sekolah berada di dalam atau berdampingan dengan kawasan rusun. Anak warga belajar tanpa perjalanan jauh.
• Pasar rakyat terpasang di area hunian. Kebutuhan harian terpenuhi dalam satu kawasan.
• Transportasi publik tersambung langsung. Halte dan stasiun dijangkau lewat jalur pejalan kaki.

Model ini diyakini memangkas biaya hidup warga. Waktu tempuh menurun drastis. Pengeluaran transportasi ikut turun. Produktivitas ekonomi keluarga meningkat.

Kehadiran sekolah di kawasan hunian juga menjaga kontinuitas pendidikan anak. Anak tidak lagi berpindah sekolah saat orang tua pindah unit rusun. Sementara pasar rakyat membuka ruang usaha mikro bagi penghuni.

Prinsip serupa sudah dicoba pada beberapa rusun eksisting. Namun cakupannya belum merata. Ranperda baru akan menjadikan integrasi sebagai standar wajib pembangunan rusun ke depan.

Latar Belakang Kebijakan

DKI Jakarta menghadapi tekanan kebutuhan hunian masif. Penduduk terus bertambah. Lahan kosong semakin langka. Harga tanah melonjak setiap tahun.

Pembangunan vertikal menjadi jawaban utama. Rusun dipilih karena efisien lahan. Integrasi fasilitas membuat hunian vertikal lebih layak dihuni jangka panjang.

Pemprov juga ingin menekan permukiman tak layak. Kawasan padat dan rawan bencana direncanakan dialihkan bertahap. Warganya dipindahkan ke rusun terintegrasi.

Aspek tata kota ikut dipertimbangkan. Penempatan rusun dekat simpul transportasi massal diharapkan menekan penggunaan kendaraan pribadi. Emisi karbon ibu kota bisa turun signifikan.

Proses dan Perkembangan Terkini

Ranperda masih berada pada tahap penyusunan. Pembahasan lanjutan melibatkan dinas teknis terkait. Naskah rencananya dibawa ke DPRD DKI untuk pembahasan bersama.

MENIT LALU, kabar perluasan sasaran ke MBT mulai ramai diperbincangkan. Sejumlah kalangan menyambut positif. Mereka menilai pekerja muda dan profesional awal selama ini terabaikan kebijakan perumahan.

UPDATE terkini: Pemprov DKI belum menetapkan target jumlah unit rusun terintegrasi. Perhitungan kebutuhan masih berjalan. Data calon penghuni juga sedang dipetakan menyeluruh.

Beberapa lokasi potensial mulai digarap kajiannya. Kawasan dekat koridor transportasi massal menjadi prioritas. Tanah milik daerah diutamakan agar biaya pembangunan tetap efisien.

Perkembangan berikutnya menunggu penetapan akhir naskah Ranperda. Beritatercepat memantau jalannya proses. Kabar terbaru langsung disampaikan begitu ada KONFIRMASI resmi dari Pemprov DKI Jakarta.