PDRI Serukan Perempuan Kuasai Panggung Politik, Hapus Stigma Gender

JAKARTA – Sebuah seruan mengejutkan baru saja dilontarkan Dewan Pimpinan Pusat Perempuan untuk Demokrasi dan Reformasi Indonesia (PDRI). Organisasi ini menegaskan bahwa kancah politik nasional harus segera dibuka lebar bagi perempuan, mengakhiri anggapan usang bahwa arena kekuasaan hanya diperuntukkan bagi laki-laki.

Dalam pernyataan yang dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal PDRI, Ratna Dewi, partai menegaskan bahwa partisipasi perempuan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan demokrasi. “Kami tidak bisa terus menerima narasi bahwa politik itu keras dan tidak cocok untuk perempuan. Itu mitos yang sengaja dilanggengkan untuk membatasi kami,” tegasnya.

Data Memprihatinkan Pendorong Aksi

Seruan PDRI ini lahir dari realita yang mengkhawatirkan. Berdasarkan rilis data internal yang dipantau, keterwakilan perempuan di parlemen masih jomplang. Pada pemilu terakhir, hanya 21% kursi legislatif nasional yang diisi oleh perempuan. Angka ini bahkan menurun dari periode sebelumnya, padahal target minimal 30% sudah ditetapkan sejak era reformasi.

Ironisnya, survei yang dilakukan PDRI di enam provinsi menunjukkan bahwa 67% responden perempuan beranggapan dunia politik adalah lingkungan yang terlalu berisiko untuk dimasuki. “Ini alarm bahaya. Stigma itu harus dihancurkan,” ujar analis politik dari Universitas Indonesia, Dr. Sari Indriani, yang hadir dalam diskusi tertutup bersama PDRI.

Fakta Kunci:

• Partai perempuan ini meluncurkan program “Srikandi Maju” untuk mendukung kader perempuan.
• Target 500 kader perempuan ditatar sebagai calon legislatif pada 2029.
• PDRI juga akan menggugat kebijakan diskriminatif yang menghalangi perempuan di politik praktis.
• Seruan ini mendapat dukungan dari berbagai organisasi profesi dan aktivis gender.

Merespons dukungan yang mengalir, PDRI langsung mempersiapkan roadshow ke 10 kota besar. Rangkaian acara bertajuk “Perempuan Bicara” ini akan menyasar pasar tradisional, kampus, dan pusat komunitas. “Kami turun langsung untuk membakar semangat perempuan akar rumput. Tidak ada lagi alasan untuk takut,” ujar Ratna.

Langkah konkret kembali ditegaskan. PDRI memastikan tidak akan tinggal diam. Mereka akan mengawal setiap kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan politik perempuan. “Saatnya perempuan bukan hanya jadi objek suara, tetapi subjek pengambil keputusan,” Ratna menambahkan dengan penuh semangat.

Dengan deklarasi ini, PDRI berharap seluruh elemen masyarakat, terutama media, ikut mengampanyekan politik inklusif. Perempuan di luar sana, kata Ratna, harus berani mendobrak dan tidak perlu takut dengan label negatif yang kerap dilekatkan pada politisi. Targetnya jelas: meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi minimal 30% pada Pemilu 2029.