Pakar Soroti KUR Mikro Jember: Masalah Bukan di Bank, Melainkan Agen

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur baru-baru ini menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di sebuah kantor cabang bank nasional di Jember. Penetapan ini mengguncang sektor perbankan, namun seorang pengamat ekonomi dan perbankan angkat bicara dengan pandangan berbeda. Ibrahim Assuaibi, pakar yang akrab dengan dinamika perbankan nasional, menyebut bahwa akar persoalan bukan terletak pada bank BUMN penyalur, melainkan pada pihak ketiga yang bertugas menagih kredit—dikenal dengan istilah collection agent.

Kronologi Penetapan Tersangka

Menurut informasi yang dihimpun, Kejati Jatim menetapkan tiga tersangka setelah menemukan indikasi penyimpangan dalam proses penyaluran KUR Mikro. Diduga terjadi permainan laporan dan manipulasi data angsuran yang melibatkan pihak internal. Namun detail perbuatan para tersangka belum diungkap sepenuhnya. Yang jelas, kasus ini langsung menyedot perhatian karena KUR Mikro merupakan program pemerintah untuk mendorong permodalan usaha kecil, disalurkan melalui bank-bank milik negara.

Analisis Pakar: Jangan Salahkan Bank

Ibrahim Assuaibi menegaskan bahwa bank sebagai lembaga penyalur tidak bisa disalahkan secara langsung. Ia menjelaskan, dalam skema penyaluran KUR, bank memiliki prosedur baku yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Yang sering menjadi masalah justru di lini pengelolaan risiko pasca-pencairan, terutama ketika kredit bermasalah. Di situlah peran agen penagih muncul,” ujar Ibrahim. Agen penagih inilah yang kerap bertindak di luar batas, melakukan praktik pemaksaan, atau bahkan melakukan permufakatan jahat dengan peminjam untuk memanipulasi status kredit.

Modus Operandi Collection Agent

Collection agent adalah pihak ketiga yang dikontrak bank untuk mengejar pembayaran dari debitur yang menunggak. Mereka bekerja berdasarkan target dan insentif, sehingga seringkali menggunakan cara-cara intimidatif. Dalam kasus KUR Jember, diduga agen penagih berkolusi dengan segelintir petugas bank untuk membuat laporan fiktif bahwa angsuran sudah dibayar, padahal belum. Uang yang seharusnya masuk ke kas negara justru dikantongi. Ini adalah kejahatan yang merugikan negara sekaligus mencoreng tujuan KUR untuk membantu rakyat kecil.

Ibrahim menambahkan, bank selaku pemberi kerja wajib memperketat pengawasan terhadap mitra penagih. “Jangan sampai kelalaian pengawasan dimanfaatkan oleh oknum agen untuk melakukan korupsi sistematis. Bank tetap harus bertanggung jawab secara moral, tapi secara hukum, pelaku utamanya adalah pihak yang langsung melakukan manipulasi,” tegasnya.

Perbaikan Sistem Pengawasan

Sorotan terhadap agen penagih ini membuka wacana perlunya reformasi mekanisme kemitraan antara bank dan collection agent. Beberapa rekomendasi muncul, di antaranya: penerapan sistem scoring dan audit berkala, pembatasan kewenangan agen, serta kewajiban penggunaan rekening penampungan resmi bank untuk mencegah penyalahgunaan dana.

Kasus KUR di Jember menjadi pelajaran penting bahwa program stimulus ekonomi kerakyatan harus dilindungi dari celah yang bisa dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab. Kejati Jatim diharapkan tidak berhenti pada tiga tersangka, tetapi terus mengembangkan penyidikan untuk membongkar jaringan yang lebih luas. Sementara itu, Ibrahim Assuaibi berpesan kepada publik agar tidak mudah menyalahkan bank BUMN tanpa melihat fakta bahwa kejahatan seringkali berasal dari luar sistem inti perbankan.

Dengan pengungkapan ini, diharapkan penyaluran KUR ke depan semakin bersih dan tepat sasaran, memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha mikro tanpa tercoreng praktik kotor segelintir agen penagih.

Baca juga:

• Perlengkapan Wajib untuk Bayi Baru Lahir yang Harus Disiapkan
• Spekulasi Merger Bank Jago-BFI: Peluang Sinergi dan Risiko Integrasi