Ottawa Tolak Akui Hak Adat Kelompok Inuit Selatan di Labrador

OTTAWA — Pemerintah federal Kanada di Ottawa mengambil langkah tegas terkait sengketa panjang mengenai status masyarakat adat di wilayah timur laut Kanada. Ottawa menegaskan tidak akan mengakui kelompok yang menamakan diri mereka sebagai "southern Inuit" di bawah naungan Nunatukavut Community Council (NCC) sebagai pemegang hak konstitusional masyarakat adat Inuit.

Keputusan ini menyusul penolakan keras dari organisasi dan pemerintahan resmi suku Inuit serta First Nations yang selama bertahun-tahun memprotes klaim representasi kelompok tersebut di wilayah Labrador selatan dan tengah.

Akar Konflik Identitas dan Hak Konstitusional

Dewan Komunitas Nunatukavut (NCC) mengklaim mewakili sekitar 6.000 warga di wilayah Labrador selatan yang menyatakan diri memiliki garis keturunan Inuit. Namun, legitimasi kelompok ini digugat keras oleh organisasi Inuit nasional, Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), Pemerintah Nunatsiavut, serta Bangsa Innu (Innu Nation).

"Pengakuan terhadap hak masyarakat adat bukanlah sekadar klaim sepihak. Hal ini berakar pada sejarah, kebudayaan yang berkelanjutan, dan pengakuan dari bangsa adat yang sah," tegas perwakilan organisasi Inuit dalam pernyataan resminya.

Pemerintah adat Inuit menegaskan bahwa anggota NCC secara historis merupakan kelompok pemukim campuran yang tidak memenuhi kriteria hukum maupun antropologis sebagai pemegang hak berdasarkan Pasal 35 Konstitusi Kanada.

Kronologi Sengketa Pengakuan NCC

Eskalasi konflik antara pemerintah federal, perwakilan resmi suku Inuit, dan NCC telah berlangsung selama beberapa dekade melalui serangkaian peristiwa penting:

1. Dekade 1980-an hingga 2000-an: Pembentukan Labrador Metis Nation yang kemudian berganti nama menjadi Nunatukavut Community Council untuk menuntut pengakuan hak tanah adat di Labrador selatan.
2. Tahun 2019: Pemerintah federal Kanada menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan NCC untuk memulai dialog pengakuan hak diri, yang memicu kemarahan luas dari Innu Nation dan ITK.
3. Tahun 2023: Innu Nation dan organisasi Inuit mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Federal Kanada guna membatalkan perjanjian antara pemerintah federal dan NCC.
4. Sikap Terkini: Ottawa memperjelas posisinya bahwa kerangka kerja dialog tidak otomatis memberikan status pengakuan Pasal 35 sebagai entitas Inuit yang berdaulat.

Dampak Terhadap Hak Pengelolaan Wilayah

Keputusan untuk tidak memberikan pengakuan hak adat penuh kepada kelompok Inuit selatan memiliki implikasi hukum dan ekonomi yang sangat signifikan di kawasan Labrador, antara lain:

• Pemberian Dana Federal: Menutup akses pendanaan khusus program pelestarian adat dan hak tanah yang dialokasikan khusus bagi suku Inuit yang diakui secara legal.
• Konsultasi Proyek Sumber Daya: NCC tidak memiliki hak veto berbasis hukum adat dalam proses persetujuan proyek-proyek pertambangan dan energi di Labrador.
• Perlindungan Integritas Budaya: Menjaga kepastian hukum bagi Pemerintah Nunatsiavut sebagai satu-satunya entitas pemerintahan Inuit yang sah dan diakui di kawasan tersebut.

Pemerintah federal Kanada kini berkomitmen untuk menata ulang kebijakan konsultasi publik agar tidak mengaburkan batas hukum antara masyarakat adat pemegang perjanjian formal dengan kelompok komunitas lokal lainnya.