Ottawa — NDP Desak Pemerintah Blokir Kontrak Data Thomson Reuters dengan ICE AS

Ottawa, Kanada — Sebuah kesepakatan senilai US$125 juta antara kantor imigrasi Amerika Serikat dan raksasa media Kanada Thomson Reuters kini memicu gelombang kritik tajam dari kalangan oposisi federal. Avi Lewis, pemimpin Partai Demokrat Baru (NDP), secara terbuka menyerukan pemerintahan Perdana Menteri Mark Carney untuk segera menggagalkan perjanjian pertukaran data tersebut dan membatasi aktivitas bisnis korporasi Kanada dengan agen keimigrasian AS yang kerap kontroversial, Badan Pengawasan Imigrasi dan Bea Cukai AS atau ICE.

Desakan itu disampaikan Lewis pada hari Selasa setelah situs berita Canada’s National Observer mengungkap detail kontrak yang menunjukkan ICE berencana membayar Thomson Reuters untuk mengakses basis data investigasi guna mendeteksi yang disebut sebagai “penipuan imigrasi”. Berita tersebut langsung menghebohkan publik Kanada, mengingat sensitivitas isu privasi data pribadi warga dan praktik penegakan hukum imigrasi di bawah pemerintahan Amerika Serikat yang kerap dianggap keras dan tidak manusiawi.

Kontroversi di Balik Nilai Kontrak dan Penggunaan Data

Dalam lanskap politik Kanada yang semakin waspada terhadap sentimen proteksionisme dan kedaulatan data, kesepakatan senilai lebih dari seratus juta dolar AS ini terasa seperti cambuk ganda. Bukan hanya soal nominal yang fantastis, tetapi lebih kepada siapa yang menggunakan data tersebut dan untuk tujuan apa. ICE, yang selama bertahun-tahun menjadi sorotan karena taktik deportasi massal dan pemisahan keluarga di perbatasan AS, kini mendapatkan akses ke basis data investigasi milik perusahaan media asal Toronto tersebut.

Thomson Reuters, yang dikenal luas sebagai penyedia layanan informasi dan berita global, memiliki divisi riset dan data yang menyimpan jutaan catatan publik dan semi-publik. Dalam konteks ini, pemanfaatan basis data untuk mendeteksi penipuan imigrasi oleh ICE menimbulkan pertanyaan besar mengenai etika korporasi, perlindungan privasi, dan kedaulatan digital. Banyak pihak yang khawatir data yang awalnya dikumpulkan untuk tujuan jurnalisme atau riset bisnis kini berpotensi disalahgunakan untuk operasi deportasi yang berdampak pada ribuan individu, termasuk warga Kanada dan imigran.

“Pemerintah Carney harus bertindak tegas. Ottawa tidak boleh tinggal diam sementara korporasi Kanada menjual data investigasi kepada agensi yang catatan hak asasinya sangat meragukan. Kami menuntut kontrak ini dibatalkan dan aturan lebih ketat diberlakukan agar perusahaan Kanada tidak lagi berbisnis dengan ICE,” ujar Lewis dalam pernyataannya yang dikutip dari laporan media setempat.

Tekanan Politik dan Implikasi Hubungan Kanada-AS

Lewis bukan satu-satunya suara yang bersikeras agar pemerintahan liberal di bawah Carney merespons cepat. Isu ini muncul di tengah relasi bilateral Kanada-AS yang sedang rapuh, di mana isu perdagangan, tarif, dan imigrasi menjadi titik panas. Bagi oposisi, membiarkan kesepakatan semacam ini berjalan tanpa hambatan sama dengan melepaskan kendali atas data warga Kanada ke tangan aparat penegak hukum asing yang akuntabilitasnya di luar jangkauan hukum Ottawa.

Pengamat politik menilai, jika pemerintah federal tidak segera meninjau ulang kontrak tersebut melalui mekanisme investasi asing atau regulasi ekspor data sensitif, preseden berbahaya akan tercipta. Perusahaan-perusahaan teknologi dan media Kanada bisa saja terus meraup keuntungan dari menjual infrastruktur informasi kepada pemerintah AS tanpa mempertimbangkan implikasi moral dan konstitusional. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap industri media dan teknologi dalam negeri yang seharusnya menjadi penjaga demokrasi, bukan alat pengawasan negara asing.

Lebih jauh, pihak-pihak yang memperhatikan isu hak asasi manusia menekankan bahwa basis data investigasi tidak selalu akurat dan sering kali mengandung bias sistemik. Ketika data tersebut jatuh ke tangan ICE, kesalahan kecil dalam catatan dapat berakibat fatal bagi seseorang, mulai dari penahanan sewenang-wenang hingga deportasi paksa. Risiko terhadap keselamatan individu dan keluarga imigran sungguh nyata dan tidak bisa diremehkan.

Menantikan Respons Pemerintahan Carney

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari kantor Perdana Menteri Mark Carney mengenai desakan NDP tersebut. Namun, tekanan publik terus meningkat seiring dengan penyebaran luas laporan Canada’s National Observer di media sosial dan platform berita daring. Warga Kanada, yang selama ini bangga akan citra negaranya sebagai pelindung hak asasi manusia dan privasi, kini menatap Ottawa dengan penuh ekspektasi.

Apakah pemerintah federal akan menggunakan kekuatan regulasinya untuk membatalkan atau menangguhkan kesepakatan Thomson Reuters-ICE, ataukah Ottawa akan memilih sikap pragmatis dengan membiarkan dunia korporasi bekerja sesuai mekanisme pasar bebas? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan tidak hanya arah kebijakan data Kanada ke depan, tetapi juga citra moral pemerintahan Carney di mata masyarakat internasional. Nilai US$125 juta mungkin terlihat menggiurkan bagi pihak swasta, tetapi harga dari pengkhianatan kepercayaan publik bisa jauh lebih mahal dan sulit dibayar.