Menhut Raja Juli Antoni Tegaskan Larangan Pembakaran Lahan di Sumsel

PALEMBANG — Langit Sumatera Selatan kembali menjadi pusat perhatian nasional seiring meningkatnya potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut. Dalam kunjungan kerjanya di Palembang, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan peringatan keras dan menohok kepada seluruh korporasi pemegang konsesi maupun masyarakat lokal agar segera menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar (land clearing by burning).

Langkah tegas ini diambil mengingat kebiasaan membakar lahan masih sering dijadikan jalan pintas yang murah oleh oknum tidak bertanggung jawab. Padahal, dampak yang ditimbulkan dari asap pekat Karhutla sangat masif, mulai dari melumpuhkan aktivitas ekonomi, mengganggu penerbangan, hingga mengancam kesehatan jutaan jiwa akibat infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Ancaman Praktik Pembersihan Lahan Murah Berdampak Fatal

Praktik membersihkan lahan dengan menyulut api kerap dipilih karena dinilai hemat biaya operasional dan efisien secara waktu. Namun, Menhut menepis anggapan tersebut dan menegaskan bahwa efisiensi jangka pendek itu membayar harga yang amat mahal berupa kehancuran ekosistem dan bencana kemanusiaan.

"Kami mengimbau dan memperingatkan dengan tegas kepada korporasi serta masyarakat untuk menghentikan pembersihan lahan menggunakan api. Kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem tidak boleh dikorbankan demi keuntungan ekonomi sesaat," ujar Menhut Raja Juli Antoni di Palembang.

Kawasan Sumera Selatan secara geografis memiliki hamparan lahan gambut yang cukup luas. Karakteristik lahan gambut yang kering pada musim kemarau membuatnya sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan jika api sudah merembet ke bawah permukaan tanah. Oleh sebab itu, tindakan pencegahan dini menjadi kunci utama agar tragedi kabut asap tahunan tidak kembali terulang.

Perbandingan Metode Pembukaan Lahan

Pemerintah terus mendorong pergeseran paradigma dari metode konvensional berbasis api menuju metode Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). Berikut adalah analisis perbandingan antara kedua metode tersebut:

Penegakan Hukum dan Sinergi Lintassektor

Kementerian Kehutanan tidak hanya mengandalkan imbauan verbal semata. Langkah taktis penegakan hukum siap dijalankan bekerja sama dengan aparat kepolisian, kejaksaan, serta pemerintah daerah. Perusahaan yang terbukti membiarkan atau secara sengaja membakar lahan di dalam area konsesinya akan berhadapan dengan sanksi administratif berat, pencabutan izin usaha, hingga gugatan perdata dan pidana.

Di samping aspek hukum, upaya mitigasi dilakukan dengan memperkuat peran kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan patroli terpadu di area-area rawan kebakaran. Pengawasan berbasis teknologi pemantauan satelit juga ditingkatkan untuk mendeteksi munculnya titik panas (hotspot) secara real-time sebelum api meluas.

Menhut menekankan bahwa penanganan Karhutla memerlukan komitmen bersama dari hilir hingga hulu. Kesadaran kolektif dari para pelaku usaha dan masyarakat sekitar hutan menjadi fondasi terpenting agar wilayah Sumatera Selatan bebas dari ancaman asap di masa mendatang.