pandu-rangga
MANILA — Gelombang cuaca buruk dan badai tropis yang sering melanda wilayah Filipina kerap memaksa kegiatan belajar mengajar dihentikan secara mendadak. Namun, langkah mitigasi bencana ini kini memicu keprihatinan mendalam dari otoritas pusat terkait dampaknya terhadap kualitas pendidikan nasional. Departemen Pendidikan Filipina (DepEd) secara resmi mendesak pemerintah daerah (LGU) untuk lebih spesifik dan terukur dalam mengumumkan penghentian aktivitas sekolah saat terjadi krisis cuaca.
Sekretaris Pendidikan Filipina, Sonny Angara, menegaskan bahwa kebijakan meliburkan sekolah secara menyeluruh di tingkat kota atau provinsi sering kali tidak proporsional. Dalam banyak kasus, musibah banjir atau tanah longsor hanya melanda kawasan tertentu, sementara wilayah lain di daerah administratif yang sama sebenarnya masih sangat aman untuk menjalankan kegiatan pembelajaran tatap muka.
Menjaga Keseimbangan Antara Keselamatan dan Kualitas Pendidikan
Imbauan keras ini disampaikan DepEd menjelang penerbitan Peraturan Presiden (Executive Order) baru yang dirancang untuk memperbarui protokol tanggap darurat di sektor pendidikan. DepEd menilai bahwa akumulasi hari belajar yang hilang dapat memperparah krisis pembelajaran (learning loss) yang sebelumnya sempat terdegradasi parah selama masa pandemi.
"Kami memahami sepenuhnya bahwa keselamatan siswa serta tenaga pengajar adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Namun, kita juga harus bertindak rasional agar jam belajar anak-anak tidak terbuang sia-sia hanya karena generalisasi wilayah yang kurang presisi," ujar Sonny Angara dalam keterangan resminya.
Berdasarkan catatan statistik DepEd, wilayah Filipina kehilangan rata-rata 30 hingga 50 hari sekolah per tahun ajaran hanya karena gangguan badai dan bencana alam lainnya. Penghentian akses pendidikan secara massal tanpa pemetaan lokasi yang akurat dinilai semakin memperlebar ketimpangan capaian akademik antarwilayah.
Perbandingan Pendekatan Kebijakan Penghentian Sekolah
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah reformasi kebijakan ini, berikut adalah perbandingan antara pola penghentian kelas tradisional dengan pendekatan terarah yang sedang didorong oleh DepEd:
| Parameter | Kebijakan Lama (Generalisasi) | Kebijakan Baru (Presisi/Targeted) |
|---|---|---|
| Cakupan Wilayah | Seluruh kota, kabupaten, atau provinsi. | Terbatas pada barangay (desa) atau zona terdampak. |
| Dampak Waktu Belajar | Potensi kehilangan hari belajar sangat tinggi bagi area aman. | Meminimalisasi hilangnya jam belajar secara nasional. |
| Basiskeputusan | Peringatan cuaca makro secara umum. | Data pemetaan risiko bencana riil dan spasial. |
Tantangan Evaluasi Pemda dan Solusi Berbasis Data
Imbauan DepEd ini diakui memunculkan tantangan tersendiri bagi para kepala daerah. Pemerintah daerah kerap menghadapi dilema hukum dan tekanan publik dari para orang tua murid. Kebijakan meliburkan seluruh area kerap diambil sebagai langkah aman ekstrem untuk menghindari risiko jatuhnya korban jiwa akibat perubahan cuaca yang mendadak.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, DepEd berencana memperkuat koordinasi dengan Badan Pelayanan Atmosfer, Geofisika, dan Astronomi Filipina (PAGASA). Sinergi ini bertujuan untuk menyediakan data perkiraan cuaca yang presisi hingga tingkat komunal paling bawah, yaitu barangay. Dengan dukungan data spasial yang akurat, wali kota atau gubernur tidak perlu lagi menerbitkan surat keputusan penghentian sekolah yang berlaku membabi buta.
Selain pengetatan kriteria penghentian kelas fisik, DepEd juga menginstruksikan seluruh satuan pendidikan untuk menyiapkan skema alternatif. Ketika suatu wilayah dinyatakan berbahaya, sekolah diwajibkan untuk langsung mengalihkan mode pembelajaran menjadi skema jarak jauh (PJJ) berbasis modul atau digital. Dengan demikian, hak anak untuk mendapatkan pendidikan dapat terus dipenuhi dalam kondisi apa pun.
Comments (0)