Malinau — Mendagri Tito Karnavian Pimpin Rakor BNPP Bahas Perbatasan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memimpin rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Malinau di Kantor Bupati Malinau, Kalimantan Utara, Selasa (6/10/2026). Agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja pemerintah pusat ke wilayah perbatasan darat Indonesia, khususnya kawasan yang berhadapan langsung dengan Sarawak, Malaysia.

Dalam keterangan resmi yang dirilis Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri, rapat koordinasi itu dihadiri jajaran pemerintah kabupaten, forkopimda, serta perangkat daerah yang membidangi infrastruktur, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Pertemuan berlangsung di Kantor Bupati Malinau dan menjadi forum sinkronisasi antara kebijakan BNPP di tingkat nasional dengan kebutuhan riil di daerah.

Malinau dan Wajah Baru Kawasan Perbatasan

Malinau merupakan salah satu kabupaten terluas di Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak. Karakter geografisnya berupa hutan tropis, sungai besar, dan permukiman yang tersebar membuat persoalan konektivitas, layanan dasar, serta pengawasan lintas batas menjadi tantangan tersendiri.

Sejumlah isu yang lazim menjadi perhatian dalam rapat koordinasi semacam ini mencakup penguatan pos lintas batas negara, percepatan pembangunan jalan penghubung antardesa, penyediaan listrik dan air bersih, hingga penguatan kapasitas aparatur desa di kawasan terdepan.

Tata kelola perbatasan menuntut pendekatan lintas sektor, bukan sekadar proyek fisik. Karena itu, koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, BNPP, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten menjadi kunci agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih.

Perbatasan sebagai Pintu Depan, Bukan Halaman Belakang

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menekankan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga kedaulatan negara. Kawasan perbatasan selama ini kerap dipandang sebagai wilayah pinggiran. Padahal, dari sana terlihat seberapa hadir negara di titik terdepan.

Koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Pembangunan kawasan perbatasan harus berjalan seiring dengan penguatan pemerintahan desa, layanan publik, dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan resmi yang dikutip Puspen Kemendagri, menggambarkan arah rapat koordinasi yang menekankan sinergi antara pusat dan daerah.

Bagi warga di desa-desa perbatasan, yang paling dirasakan bukanlah dokumen kebijakan, melainkan tersedianya jalan yang bisa dilalui, sinyal komunikasi, listrik, dan akses pasar. Karena itu, indikator keberhasilan pembangunan perbatasan seharusnya diukur dari perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dari Rapat ke Lapangan

Rapat koordinasi di Kantor Bupati Malinau menjadi titik berangkat bagi sejumlah agenda lanjutan. Pemerintah kabupaten diharapkan menyusun usulan program yang selaras dengan rencana induk pengelolaan perbatasan, termasuk pemetaan desa prioritas, kebutuhan sarana prasarana, serta penguatan peran camat dan kepala desa.

• Penguatan koordinasi antara BNPP, Kemendagri, dan pemerintah daerah.
• Percepatan pembangunan infrastruktur penghubung di kawasan perbatasan.
• Peningkatan layanan dasar bagi masyarakat desa terdepan.
• Penataan tata kelola pemerintahan desa di wilayah perbatasan.

Dengan struktur wilayah yang luas dan medan yang menantang, keberhasilan program perbatasan di Malinau akan sangat bergantung pada konsistensi anggaran, kesiapan aparatur, serta keterlibatan masyarakat. Kunjungan kerja ini menegaskan bahwa perbatasan tetap menjadi prioritas dalam peta pembangunan nasional.