Lulusan SMA dan SMK Diusulkan Ikut Program Magang Nasional, Menaker Berikan Tanggapan

Program Magang Nasional yang selama ini hanya dapat diakses oleh lulusan diploma dan sarjana, kini diusulkan untuk diperluas ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Gagasan ini disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR, Surya Utama—yang akrab disapa Uya Kuya—dalam rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7/2026).

“Bagaimana Kemnaker ini memastikan bahwa program Magang Nasional dapat dirasakan oleh seluruh lulusan SMK dan SLTA sederajat di Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses ke dunia industri,” tanya Uya Kuya di hadapan peserta rapat.

Politisi yang juga dikenal sebagai presenter itu menyoroti kesenjangan akses pelatihan kerja di wilayah yang jauh dari pusat industri. Menurutnya, lulusan SMA dan SMK di daerah kerap kali minim kesempatan magang, padahal pengalaman kerja sangat diperlukan untuk memasuki bursa tenaga kerja. Dengan perluasan ini, ia berharap peserta dari seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat magang dengan uang saku yang setara Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Saat ini, Magang Nasional memberikan tunjangan setara UMP atau UMK, tetapi sasaran pesertanya hanya lulusan baru dari jenjang diploma dan sarjana. Kebijakan tersebut dipandang belum menjangkau lulusan pendidikan menengah yang jumlahnya cukup besar di Indonesia. Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa kali mencatat bahwa tingkat pengangguran dari lulusan SMA dan SMK masih relatif tinggi, terutama di masa pemulihan pasar kerja.

Menaker Yassierli menanggapi usulan tersebut dengan menyatakan bahwa Kemnaker akan mengkaji penyesuaian desain program Magang Nasional agar lebih inklusif. “Kami akan melihat kembali desain program agar dapat menjangkau lebih banyak angkatan kerja muda. Komitmen kami adalah memastikan semua lulusan, termasuk dari SMA dan SMK, memiliki akses yang adil terhadap kesempatan magang,” ujar Yassierli.

Meskipun demikian, perluasan program ini tidak bisa dilakukan secara instan. Kemnaker perlu menata ulang skema pendanaan dan kesiapan perusahaan mitra agar siap menerima peserta dengan latar belakang yang lebih beragam. Selain itu, sinergi dengan pemerintah daerah juga dinilai penting untuk menjangkau lulusan di pelosok. Jika usulan ini terwujud, pemerintah berharap angka pengangguran di kalangan lulusan menengah dapat ditekan secara signifikan.

Laporan dari media kami mengindikasikan bahwa rapat kerja tersebut menjadi awal pembahasan kebijakan yang lebih inklusif dalam program pemagangan nasional. Beritatercepat.com akan terus memantau perkembangan lanjutan dari inisiatif ini.