admin
BARU SAJA — Lodewyk Pusung, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), resmi melayangkan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Agung. Langkah hukum ini ditempuh beberapa menit lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pusung menolak keras penetapan tersangka atas dirinya. Kasusnya terkait program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fakta Kunci
- Lodewyk Pusung mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel.
- Ia meminta hakim menggugurkan status tersangka dari Kejagung.
- Kuasa hukum menyebut penetapan tersangka cacat prosedur.
- Kasus ini menyeret program MBG yang tengah jadi sorotan.
Dalam permohonannya, Pusung mendalilkan bahwa penetapan tersangka tidak sah secara hukum. Tim kuasa hukumnya menuding Kejagung tidak memiliki cukup bukti awal. Mereka juga menyebut ada pelanggaran SOP dalam proses penetapan.
Pusung ditetapkan sebagai tersangka pekan lalu. Ia diduga terlibat korupsi dana MBG senilai puluhan miliar rupiah. Namun, angka pasti belum diungkap Kejagung.
Latar Belakang
Program MBG merupakan proyek strategis nasional untuk menekan stunting. Pemerintah mengucurkan anggaran triliunan rupiah sejak 2025. Badan Gizi Nasional dibentuk khusus untuk mengawal distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah.
Pekan lalu, Kejagung menetapkan tiga tersangka sekaligus. Salah satunya Lodewyk Pusung. Dugaan modus operandi meliputi mark-up harga bahan pangan dan penggelembungan jumlah penerima manfaat.
Sumber di Kejagung menyebut audit pendahuluan menemukan potensi kerugian negara mencapai Rp 50 miliar. Namun, angka final masih menunggu hasil audit investigatif BPKP.
Respons Kejagung
Hingga berita ini ditayangkan, Kejaksaan Agung belum memberikan tanggapan resmi. Pihaknya masih menunggu salinan gugatan dari pengadilan. Seorang sumber di Kejagung menyatakan siap menghadapi praperadilan.
Sidang perdana praperadilan dijadwalkan dalam waktu dekat. Hakim tunggal akan memeriksa legalitas penetapan tersangka. Jika dikabulkan, status tersangka Pusung gugur demi hukum.
Kuasa hukum Pusung optimistis gugatan akan diterima. Mereka mengklaim memiliki bukti bahwa aliran dana yang dituduhkan tidak terkait kliennya.
Dampak Politik
Kasus ini memicu reaksi dari parlemen. Komisi IX DPR RI mengecam lemahnya pengawasan internal BGN. Anggota dewan mendesak audit menyeluruh terhadap seluruh program MBG di 34 provinsi.
Publik pun meragukan transparansi program unggulan ini. Tagar #MBGdarurat mulai ramai di media sosial. Pemerintah di bawah tekanan untuk segera membenahi tata kelola.
Kasus korupsi MBG ini menjadi pukulan telak bagi program prioritas nasional. Pemerintah sebelumnya mengklaim program berjalan transparan. Kini, publik menanti fakta persidangan.
Comments (0)