Lestari Moerdijat Dorong Mitigasi Bencana Melalui Tiga Pusat Pendidikan

JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat menyerukan penguatan literasi bencana di semua lapisan masyarakat. Ia menekankan bahwa risiko gempa bumi dan tsunami yang mengintai wilayah Indonesia hanya bisa dihadapi dengan kesiapsiagaan kolektif yang dibangun lewat jalur pendidikan.

Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah forum yang menyoroti relevansi ajaran Ki Hajar Dewantara tentang Tri Pusat Pendidikan. Baginya, konsep tiga lingkungan belajar—keluarga, sekolah, dan masyarakat—adalah kerangka ideal untuk menanamkan kesadaran mitigasi sejak dini.

Tiga Pilar Keselamatan

Lestari menguraikan bahwa keluarga adalah benteng pertama. Orang tua wajib mengenalkan jalur evakuasi, titik kumpul, dan perlengkapan darurat di rumah. Simulasi mandiri, walau sederhana, dinilai mampu mengurangi kepanikan saat bencana sungguhan terjadi.

Lingkungan sekolah juga dipandang krusial. Kurikulum kebencanaan, menurutnya, tidak cukup hanya menjadi hafalan. Praktik rutin seperti latihan evakuasi gempa dan identifikasi zona aman harus menjadi budaya di setiap jenjang pendidikan. Guru dan tenaga pendidik perlu dibekali pelatihan tanggap darurat secara berkelanjutan.

Adapun masyarakat sebagai pilar ketiga berperan memperkuat ketahanan lokal. Lestari mendorong pembentukan desa tangguh bencana, penyediaan peta rawan longsor dan banjir di tingkat RW, serta pelibatan tokoh adat dan pemuda dalam sukarelawan penanggulangan bencana.

Urgensi di Negeri Cincin Api

Letak geografis Indonesia di atas Cincin Api Pasifik menjadikan ancaman gempa dan tsunami sebagai realitas yang tak bisa ditawar. Lestari mengingatkan bahwa sejarah telah mencatat tragedi besar seperti tsunami Aceh 2004 dan gempa Palu-Donggala 2018. Minimnya pengetahuan mitigasi kala itu turut memperbesar jumlah korban.

Ia menilai, edukasi publik selama ini masih bersifat reaktif—hanya meningkat setelah peristiwa. Padahal, investasi pada kesadaran sebelum bencana justru jauh lebih murah dibanding biaya pemulihan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah pesisir berpotensi terdampak tsunami dengan waktu tiba gelombang kurang dari 30 menit. Tanpa refleks keselamatan yang terlatih, evakuasi mandiri nyaris mustahil.

Kolaborasi Lintas Sektor

Wakil Ketua MPR itu tak hanya berhenti pada seruan. Ia mengimbau pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk bersinergi memperkuat infrastruktur peringatan dini. Sirine tsunami, rambu jalur evakuasi, serta shelter tahan gempa harus tersebar merata, terutama di daerah yang selama ini luput dari perhatian.

Lestari juga menyoroti pentingnya menjangkau kelompok rentan—anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Informasi kebencanaan wajib disajikan dalam format yang ramah dan mudah dipahami. Di era digital, media sosial dan aplikasi pesan instan bisa menjadi kanal cepat penyampaian peringatan, asalkan masyarakat sudah dibekali kemampuan memverifikasi informasi agar tidak terjebak hoaks.

“Kita tidak bisa memilih apakah bencana akan datang atau tidak. Tapi kita bisa memilih untuk siap atau tidak. Kesiapsiagaan itu hak setiap warga, dan pendidikan adalah jalannya,” ujarnya menutup diskusi.

Dengan menggandeng filosofi pendidikan klasik yang telah berusia seabad, Lestari berharap mitigasi bencana tidak lagi dipandang sebagai isu teknis semata. Ia ingin kesadaran itu menyatu dalam keseharian, tumbuh dari rumah, dibiasakan di sekolah, dan dirawat oleh lingkungan sekitar.