KPK Bekuk Bupati Kuansing, Amplop Dolar Singapura untuk Menhut Raja Juli

Langkah senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuahkan hasil telak. Tim penindakan mengamankan bukti krusial berupa amplop berisi dolar Singapura yang diduga mengalir dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby menuju Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Senin malam itu langsung mengguncang panggung politik Riau dan Jakarta.

Berdasarkan keterangan resmi KPK, amplop tersebut bukan sekadar tanda terima kasih biasa. Nilai suap mencapai 26.000 dolar Singapura atau setara Rp320 juta—sebuah angka yang memperkuat dugaan transaksi gelap dalam pengurusan izin pelepasan kawasan hutan di wilayah Kuansing.

Amplop Sakti di Ruang Menteri

Adegan dramatis terjadi saat penyidik mengamankan barang bukti. Diduga, amplop berwarna cokelat itu diserahkan langsung dalam sebuah pertemuan tertutup dan diterima oleh perwakilan Menhut. KPK tidak butuh waktu lama untuk menyimpulkan bahwa aliran dana ini berkaitan dengan proyek pelepasan kawasan hutan seluas 2.400 hektare yang selama ini diburu para pengusaha sawit di Kuansing.

"Kami menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi penerimaan sejumlah uang dalam mata uang asing," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam konferensi pers tengah malam.

Uang Suap yang Diperas dari Petani Sawit

Namun, fakta paling mengejutkan justru datang dari sumber dana. Tirto.id melaporkan bahwa KPK menduga aliran dolar Singapura itu berasal dari potongan gaji 914 petani sawit plasma. Bupati Suhardiman disebut meminta "jatah" kepada para petani sebagai imbalan pengurusan sertifikat pelepasan—sebuah skema yang mengakrabkan korupsi dengan penderitaan rakyat kecil.

Modus ini bekerja seperti mesin pemeras terstruktur: petani dijanjikan legalitas lahan, namun harus menyetor sejumlah uang yang kemudian dikumpulkan dan disalurkan ke Jakarta. Kini, penyidik tengah mendalami peran Ketua DPRD Kuansing yang turut dipanggil terkait kasus ini.

Dengan bukti amplop dolar dan penelusuran aliran dana dari desa ke kementerian, KPK tampaknya tengah membangun konstruksi perkara yang rapi. Kasus ini berpotensi menjadi bom waktu bagi sejumlah pejabat tinggi yang selama ini bermain aman di balik meja.