Koalisi Sipil Desak Draf RUU Perampasan Aset Dibuka

BREAKING Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR dan pemerintah segera membuka draf RUU Perampasan Aset kepada publik. Mereka menilai keterbukaan menjadi syarat utama agar proses legislasi berlangsung transparan, terukur, dan bebas dari kepentingan tersembunyi.

Desakan itu muncul di tengah perhatian publik terhadap pembahasan aturan yang berkaitan dengan penyitaan aset hasil tindak pidana. Koalisi menilai masyarakat berhak mengetahui isi rancangan sejak awal. Publik juga perlu memahami pasal-pasal yang berpotensi memengaruhi hak kepemilikan warga.

Transparansi Menjadi Sorotan Utama

Koalisi meminta pemerintah dan DPR tidak membatasi akses terhadap dokumen pembahasan. Draf resmi perlu tersedia melalui kanal yang mudah dijangkau. Dengan begitu, akademisi, organisasi masyarakat, praktisi hukum, dan warga dapat memberikan masukan berdasarkan teks yang sama.

• Draf RUU diminta segera dipublikasikan kepada masyarakat.
• Pembahasan harus berlangsung terbuka dan dapat dipantau publik.
• Pasal yang menyangkut hak warga perlu dikaji secara cermat.
• Potensi kepentingan terselubung harus dicegah sejak tahap awal.

Menurut koalisi, pembahasan tanpa dokumen yang bisa diperiksa publik berisiko menimbulkan kecurigaan. Masyarakat dapat kesulitan menilai arah kebijakan yang sedang disusun. Kondisi tersebut juga berpotensi memicu perdebatan berdasarkan informasi yang tidak lengkap.

Risiko terhadap Hak Masyarakat

RUU Perampasan Aset memiliki dampak luas karena mengatur hubungan antara negara, penegak hukum, dan pemilik harta. Karena itu, setiap ketentuan membutuhkan penjelasan yang jelas. Mekanisme penyitaan, pembuktian, pengawasan, serta pemulihan hak harus mendapat perhatian khusus.

Koalisi menilai aturan yang kuat tetap harus berjalan bersama perlindungan hukum. Negara membutuhkan instrumen efektif untuk mengejar aset hasil kejahatan. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh membuka ruang tindakan sewenang-wenang terhadap warga yang tidak terbukti bersalah.

Publik juga perlu mengetahui bagaimana rancangan aturan membedakan aset hasil kejahatan dan harta yang diperoleh secara sah. Kejelasan prosedur menjadi penting untuk mencegah konflik hukum. Pengawasan independen diperlukan agar setiap tindakan memiliki dasar dan pertanggungjawaban.

DPR dan Pemerintah Diminta Segera Bertindak

Koalisi berharap DPR serta pemerintah menunjukkan komitmen terhadap pembentukan undang-undang yang akuntabel. Mereka meminta pembahasan tidak dilakukan secara tertutup atau terburu-buru. Setiap perubahan substansi perlu dijelaskan kepada masyarakat.

Koalisi juga mendorong adanya ruang konsultasi publik yang bermakna. Forum tersebut harus memberi kesempatan kepada kelompok terdampak untuk menyampaikan kritik. Masukan publik perlu tercatat dan dipertimbangkan dalam penyusunan naskah akhir.

Perkembangan pembukaan draf RUU kini menjadi perhatian masyarakat. Koalisi menegaskan, transparansi bukan sekadar formalitas. Keterbukaan merupakan langkah penting untuk memastikan aturan pemberantasan kejahatan tetap menghormati prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga.