Jalur Mandiri Rawan Diselewengkan, Rektor Paramadina Minta Perbaikan

JAKARTA, BARU SAJA — Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menegaskan jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru sangat rawan diselewengkan. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi tentang tata kelola penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi.

Peringatan keras dari pucuk pimpinan

Didik menyebut celah penyelewengan terbuka lebar pada jalur mandiri. Ia mendesak perguruan tinggi memperketat pengawasan. Pernyataan ini menjadi alarm bagi dunia pendidikan tinggi nasional.

Jalur mandiri selama ini menjadi salah satu pintu masuk utama calon mahasiswa. Sistemnya dikelola langsung oleh masing-masing kampus. Artinya, aturan mainnya ditentukan sendiri oleh universitas terkait.

Mengapa jalur mandiri rentan

Beberapa faktor membuat jalur ini disebut rawan penyelewengan. Pertama, tidak ada standar seleksi tunggal. Setiap kampus memiliki kebijakan berbeda. Kedua, biaya pendaftaran dan uang pangkal ditentukan sepihak. Hal ini membuka ruang negosiasi yang tidak sehat. Ketiga, minimnya pengawasan eksternal. Proses seleksi berjalan tanpa audit publik.

• Seleksi mandiri dikelola internal kampus tanpa standar nasional
• Besaran biaya ditetapkan sendiri oleh universitas
• Pengawasan eksternal nyaris tidak ada
• Ruang nepotisme dan konflik kepentingan terbuka
• Calon mahasiswa tidak punya jalur komplain yang kuat

Risiko terbesarnya bukan sekadar kerugian finansial. Lebih jauh lagi, kualitas mahasiswa yang diterima bisa dipertanyakan. Ketika seleksi tidak transparan, yang diterima belum tentu yang terbaik.

Konteks kasus serupa di masa lalu

Indonesia pernah mencatat sejumlah kasus penyelewengan penerimaan mahasiswa. Beberapa di antaranya melibatkan oknum pejabat kampus. Ada yang memungut biaya di luar ketentuan resmi. Ada pula yang menerima titipan calon mahasiswa.

Kasus-kasus itu merusak kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. Orang tua dan calon mahasiswa menjadi korban utama. Mereka kerap tidak punya pilihan selain membayar demi kursi kuliah.

Didik menilai persoalan ini bersifat sistemik. Bukan hanya soal oknum. Namun, struktur yang membiarkan celah itu tetap terbuka.

Pentingnya transparansi dan audit

Sejumlah langkah perbaikan bisa segera dilakukan. Transparansi biaya harus menjadi harga mati. Publikasi rincian biaya seleksi wajib dilakukan terbuka. Audit eksternal atas proses seleksi juga perlu dihadirkan.

Selain itu, standar minimal seleksi perlu ditetapkan. Hal ini untuk mencegah praktik jual beli kursi. Pengawasan dari Kementerian Pendidikan dan masyarakat sipil juga penting diperkuat.

Kampus yang terbukti menyelewengkan jalur mandiri harus diberi sanksi tegas. Tanpa sanksi, praktik curang akan terus terulang.

Dampak bagi calon mahasiswa dan orang tua

Calon mahasiswa adalah pihak yang paling dirugikan. Mereka rela membayar mahal demi masa depan. Ketika penyelewengan terjadi, mimpi mereka dikorbankan. Orang tua juga kehilangan kepercayaan pada sistem seleksi.

Efek berantainya lebih luas lagi. Kualitas sumber daya manusia nasional ikut terpengaruh. Mahasiswa yang diterima tanpa seleksi ketat berpotensi tidak siap secara akademik.

Perkembangan yang dinantikan

Publik menantikan langkah lanjutan dari pernyataan ini. Apakah akan ada evaluasi nasional terhadap jalur mandiri? Atau cukup seruan moral dari masing-masing kampus?

Didik mengingatkan bahwa masalah ini sudah darurat. Perbaikan tidak boleh ditunda. Kecepatan bertindak menentukan kredibilitas perguruan tinggi.

Universitas Paramadina sendiri siap menjadi contoh perbaikan. Namun, perubahan sejati butuh kerja kolektif seluruh kampus di Indonesia. Jalur mandiri harus kembali menjadi instrumen seleksi yang adil, bukan ladang penyelewengan.

Wacana perbaikan tata kelola penerimaan mahasiswa kini mencuat di tengah tahun ajaran baru. Berbagai pihak menunggu sikap resmi dari otoritas pendidikan. Semakin cepat respon diberikan, semakin kecil ruang penyelewengan terjadi.

Ini saatnya perguruan tinggi membuktikan komitmen pada integritas. Pengawasan ketat dan keterbukaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Publik berhak atas sistem penerimaan mahasiswa yang bersih dan akuntabel.