JAKARTA — Mendes PDT Yandri Susanto Hadiri Rakernas AKSI di Senayan

Suasana Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mendadak dipenuhi dinamika semangat ratusan perwakilan kepala desa dari berbagai pelosok Nusantara pada Rabu (9/9/2026). Mereka hadir untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI). Momentum tahunan ini menjadi semakin krusial dengan hadirnya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, yang menyampaikan pandangan strategis mengenai arah kebijakan pembangunan perdesaan nasional.

Kehadiran orang nomor satu di Kementerian Desa PDT tersebut menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendengarkan aspirasi dari lini terdepan pemerintahan. Di hadapan para kepala desa, Yandri memaparkan bahwa percepatan pemerataan ekonomi bangsa sangat bergantung pada sejauh mana kawasan desa mampu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan baru yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

Sinergi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal

Dalam pidato arahannya, Yandri Susanto menekankan bahwa kunci utama keberhasilan program pembangun berada pada sinergi yang kokoh antara kementerian dan jajaran aparatur desa. Kepala desa dinilai memiliki peran vital karena bertatap muka langsung dengan realitas kehidupan masyarakat setiap hari. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kepemimpinan dan manajerial di tingkat desa harus terus ditingkatkan.

"Desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek utama penentu arah kemajuan bangsa. Tanpa komitmen integritas dari para kepala desa, berbagai kebijakan strategis dari pusat tidak akan dapat terwujud secara optimal," tegas Yandri Susanto dengan penuh penekanan emosional di hadapan seluruh peserta Rakernas.

Pemerintah pusat menargetkan penurunan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan hingga mendekati 0 persen secara bertahap. Untuk mendukung target tersebut, integrasi program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar di kawasan pedesaan terus dipacu.

Optimalisasi Dana Desa dan Penguatan BUMDes

Selain memperkuat sinergitas instansi, pembahasan dalam Rakernas AKSI ini juga berfokus pada transparansi serta tata kelola pemanfaatan Dana Desa. Mendes PDT mengingatkan agar alokasi anggaran negara yang dikucurkan tidak hanya habis untuk proyek fisik semata, tetapi juga dialokasikan untuk sektor produktif melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berikut adalah tabel pemetaan prioritas fokus pembangunan desa yang dipaparkan dalam forum strategis tersebut:

Yandri menambahkan bahwa BUMDes yang dikelola secara akuntabel dan profesional akan menjadi motor penggerak ekonomi warga. Keberhasilan BUMDes menciptakan lapangan kerja baru juga dinilai efektif untuk menekan laju urbanisasi tenaga kerja muda ke kota-kota besar.

Tantangan Lapangan dan Harapan Kepala Desa

Di sisi lain, jajaran pengurus dan anggota AKSI menyambut positif kehadiran Mendes PDT dalam forum nasional tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para kepala desa untuk menyampaikan aspirasi mengenai dinamika di lapangan, mulai dari kendala regulasi administrasi hingga perlunya penyederhanaan sistem pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Beberapa isu prioritas lain yang diusulkan mencakup peningkatan pelindungan hukum bagi aparatur desa serta percepatan penyediaan sarana pendukung bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah dialogis ini diharapkan membuahkan solusi konkret demi mewujudkan kemandirian desa secara merata.

Melalui Rakernas AKSI 2026 ini, pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan desa sepakat bahwa pembangunan nasional harus digerakkan dari bawah. Inovasi dan keberanian para kepala desa dalam mengelola potensi daerah akan menjadi pilar utama menuju era kemakmuran Indonesia.