Jakarta – Kemlu RI Nilai Pertemuan Myanmar-Rusia Tak Goyahkan Sentralitas ASEAN

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menegaskan bahwa pertemuan bilateral antara Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Moskow pada Selasa, 18 Agustus 2026, tidak serta-merta memengaruhi sentralitas ASEAN. Sikap itu disampaikan Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam konferensi pers di Ruang Palapa, Kantor Kemlu, Jakarta, pada Kamis, 20 Agustus 2026.

"Hal tersebut definitively tidak semerta-merta langsung memengaruhi sentralitas ASEAN itu sendiri. Bagi kita, bagi Indonesia, sentralitas ASEAN berarti kemampuan ASEAN untuk memainkan peran utama dalam menangani berbagai isu yang berdampak di kawasan kita," ujar Yvonne dengan tegas dalam kesempatan tersebut.

Kronologi Respons Indonesia atas Pertemuan Moskow

Pernyataan resmi tersebut merupakan respons Indonesia terhadap rangkaian agenda diplomasi yang berlangsung di tengah krisis politik Myanmar yang berkepanjangan. Berikut urutan peristiwa yang menjadi latar penegasan Kemlu RI:

1. Selasa, 18 Agustus 2026 – Min Aung Hlaing dan Vladimir Putin menggelar pertemuan bilateral di Moskow, Rusia, dalam rangka memperkuat kerja sama kedua negara yang selama ini berjalan intensif.
2. Rabu, 19 Agustus 2026 – Hasil pertemuan kedua pemimpin itu mulai disorot media dan menjadi perbincangan hangat di kalangan diplomat kawasan Asia Tenggara.
3. Kamis, 20 Agustus 2026 – Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan sikap resmi Indonesia dalam konferensi pers di Ruang Palapa, Jakarta, dan menegaskan bahwa sentralitas ASEAN tidak terusik oleh agenda bilateral negara anggota maupun mitra.

Lima Poin Konsensus Tetap Jadi Rujukan Utama

Dalam kesempatan yang sama, Yvonne menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen menjadikan Lima Poin Konsensus (Five Point Consensus/5PC) sebagai rujukan utama ASEAN dalam menyikapi krisis di Myanmar. Kesepakatan yang dihasilkan pada KTT ASEAN 2021 itu menjadi peta jalan utama bagi upaya perdamaian yang damai, inklusif, dan berkelanjutan di Negeri Seribu Pagoda.

"Dalam hal ini five point consensus akan tetap menjadi rujukan utama ASEAN dalam membantu Myanmar menemukan penyelesaian yang damai, inklusif, dan berkelanjutan," ucap Yvonne.

Penegasan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran sejumlah pengamat yang menilai pertemuan Min Aung Hlaing dengan Putin berpotensi mengubah arah diplomasi kawasan. Bagi Indonesia, normalisasi hubungan bilateral antara anggota ASEAN dan mitra eksternal dinilai wajar selama tidak menabrak prinsip-prinsip dasar kawasan. Justru dalam situasi geopolitik yang kian memanas, soliditas ASEAN menjadi semakin penting.

Hak Bilateral Negara dan Status Rusia di ASEAN

Yvonne menambahkan bahwa pertemuan antara kedua presiden tersebut merupakan kewenangan dan hak masing-masing negara untuk menjalin kerja sama bilateral. Ia juga mengingatkan bahwa Rusia telah menjadi mitra dialog ASEAN sejak 1996, sementara Myanmar merupakan anggota penuh ASEAN sejak 1967. Dengan demikian, dinamika hubungan keduanya dinilai masih berada dalam koridor diplomasi yang selama ini dikenal.

• Rusia tercatat menjadi mitra dialog ASEAN sejak 1996.
• Myanmar merupakan salah satu anggota ASEAN sejak 1967.
• Indonesia menegaskan setiap hubungan bilateral tetap harus menghormati prinsip sentralitas ASEAN.
• Pemerintah RI akan terus mencermati perkembangan hubungan Myanmar-Rusia.

Konteks Kawasan yang Masih Rentan

Pernyataan Kemlu RI ini muncul di tengah situasi kawasan yang masih rapuh. Krisis politik di Myanmar yang berlangsung sejak kudeta 2021 belum menemukan jalan keluar, sementara ketegangan geopolitik global semakin berdampak pada Asia Tenggara. Dalam kondisi tersebut, Indonesia konsisten mendorong dialog inklusif dan menolak intervensi yang dapat memperumit upaya perdamaian. Sentralitas ASEAN, menurut Yvonne, justru menjadi perekat yang menjaga stabilitas kawasan.

"Kita tentunya mencermati pertemuan Presiden Myanmar dan Presiden Rusia, dan ini kita ketahui bersama sebagai bagian dari hubungan bilateral kedua negara. Pemerintah Indonesia akan terus memantau perkembangan tersebut dan memastikan agar dinamika yang terjadi tidak mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara," pungkas Yvonne mengakhiri konferensi pers.