pandu-rangga
Mantan Tenaga Ahli (TA) Komisi XI DPR RI, Adi Harnowo, secara tegas membantah keterlibatannya dalam pusaran peredaran maupun manipulasi pita cukai rokok ilegal. Klarifikasi terbuka ini disampaikan guna merespons laporan investigasi yang dipublikasikan oleh Majalah Tempo serta siniar (podcast) Bocor Alus Politik baru-baru ini.
Adi menyatakan bahwa tudingan yang mengaitkan namanya dengan praktik mafia cukai hasil tembakau sama sekali tidak berdasar. Menurutnya, narasi yang dibangun telah mendiskreditkan integritas pribadinya serta menyeret institusi tempatnya pernah mengabdi.
Kronologi dan Duduk Perkara Tuduhan
Pemberitaan yang beredar sebelumnya mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan oknum staf parlemen dalam memuluskan peredaran pita cukai palsu dan rokok tanpa pita cukai resmi. Menanggapi rangkaian tudingan tersebut, klarifikasi kronologis disampaikan sebagai berikut:
- Pemberitaan Siniar Investigasi: Media Tempo merilis laporan mendalam terkait jaringan distribusi pita cukai ilegal yang diduga melibatkan jejaring politik di Senayan.
- Pencatutan Nama: Nama Adi Harnowo mencuat sebagai figur yang disinyalir berperan dalam rantai pasok atau perlindungan distribusi barang kena cukai tersebut.
- Pernyataan Pembantahan Resmi: Melalui keterangan persnya, Adi menegaskan tidak pernah memiliki bisnis, memfasilitasi, ataupun berkomunikasi dengan pelaku pemalsuan cukai rokok.
"Saya menegaskan tidak pernah terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam jual beli maupun pengaturan kuota pita cukai rokok ilegal. Seluruh tuduhan tersebut adalah fitnah dan tidak berdasar pada fakta hukum yang valid," tegas Adi dalam keterangannya di Jakarta.
Analisis: Masalah Sistemik Peredaran Rokok Ilegal
Isu manipulasi cukai bukan sekadar polemik individu, melainkan tantangan fiskal akut bagi perekonomian nasional. Kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam beberapa tahun terakhir memicu disparitas harga yang signifikan, sehingga mendorong maraknya peredaran rokok polos maupun penggunaan pita cukai palsu demi menghindari kewajiban pajak negara.
| Indikator Industri | Rokok Legal (Bercukai Resmi) | Rokok Ilegal (Palsu/Polos) |
|---|---|---|
| Kontribusi Fiskal | Menyetor penerimaan CHT penuh ke kas negara | Potensi kerugian negara triliunan rupiah |
| Kepatuhan Regulasi | Memenuhi standar uji laboratorium & kesehatan | Tanpa pengawasan kandungan tar dan nikotin |
| Dampak Pasar | Harga jual tinggi akibat beban cukai | Harga murah mendistorsi persaingan usaha |
Kementerian Keuangan mencatat bahwa kebocoran penerimaan negara akibat barang kena cukai ilegal menuntut penegakan hukum lintas sektor yang transparan. Keterlibatan aparat penegak hukum serta Ditjen Bea dan Cukai menjadi kunci utama dalam membongkar sindikat tanpa mengorbankan asas praduga tak bersalah.
Langkah Klarifikasi dan Penegakan Hukum
Pihak Adi Harnowo mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum lanjutan apabila pencemaran nama baik terus berlanjut tanpa disertai bukti konkret. Pihaknya meminta media massa mengedepankan asas keberimbangan informasi (cover both sides) serta verifikasi faktual sebelum memublikasikan tuduhan sensitif.
Di sisi lain, publik mendesak otoritas kepolisian dan kejaksaan untuk terus menelusuri rantai mafia cukai hingga ke akar-akarnya guna memastikan penerimaan negara di sektor Cukai Hasil Tembakau tidak bocor ke kantong-kantong oknum tak bertanggung jawab.
Comments (0)