JAKARTA — DPR Desak Pemerintah Tetapkan Status Darurat Kesehatan Karhutla

JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Nevi Zuairina, melayangkan desakan keras kepada pemerintah agar merespons secara radikal gelombang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Legislator tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh lagi dipandang sebatas krisis ekologi semata, melainkan harus diprioritaskan sebagai Darurat Kesehatan Nasional mengingat ancaman paparan kabut asap beracun yang semakin mengkhawatirkan bagi keselamatan masyarakat.

Menurut data kesehatan di berbagai daerah terdampak, peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) telah melonjak drastis dalam beberapa pekan terakhir. Ribuan warga, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, terpaksa berhadapan dengan kualitas udara yang tergolong dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya. Kondisi ini menuntut penanganan medis skala besar yang terstruktur dan terintegrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Kronologi dan Eskalasi Dampak Karhutla di Wilayah Rentan

Krisis asap akibat karhutla berulang kali memicu kelumpuhan aktivitas publik serta memperburuk derajat kesehatan masyarakat. Urutan eskalasi dampak lingkungan hingga menjadi krisis kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Titik Panas (Hotspot): Lonjakan titik api terdeteksi secara masif di kawasan lahan gambut dan hutan di wilayah Sumatra serta Kalimantan akibat musim kemarau ekstrem.
2. Penyebaran Kabut Asap Pekat: Asap tebal menyelimuti permukiman warga, menurunkan jarak pandang hingga di bawah 500 meter dan melumpuhkan sektor transportasi udara maupun darat.
3. Peningkatan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU): Kualitas udara memburuk hingga level berbahaya dengan nilai ISPU melebihi angka 300 ppm di beberapa titik lokasi kritis.
4. Gelombang Kasus ISPA: Fasilitas kesehatan masyarakat dibanjiri pasien gangguan pernapasan, di mana tercatat peningkatan kasus ISPA hingga lebih dari 40% dibanding periode normal.

Analisis Implikasi Kebijakan: Penanganan Lingkungan vs Darurat Kesehatan

Penetapan status darurat kesehatan akan mengubah paradigma serta skema alokasi sumber daya negara secara signifikan dalam menghadapi karhutla. Berikut adalah perbandingan implikasi antara penanganan reguler sektor lingkungan dengan penetapan status darurat kesehatan:

Nevi Zuairina menggarisbawahi bahwa jika status darurat kesehatan ditetapkan, pemerintah daerah dan pusat memiliki legalitas penuh untuk memobilisasi sarana medis secara darurat, termasuk mendistribusikan ribuan tabung oksigen dan masker respirator standar tinggi secara gratis kepada warga terdampak.

"Pemerintah harus melihat bahaya kabut asap ini sebagai ancaman langsung terhadap jiwa dan paru-paru masyarakat. Kita tidak bisa lagi menangani karhutla sekadar sebagai isu kehutanan mingguan. Ini adalah krisis kemanusiaan dan darurat kesehatan yang membutuhkan respons medis cepat serta gratis," tegas Nevi Zuairina dalam keterangannya.

Urgenitas Proteksi Masyarakat Terdampak

Pemerintah diimbau untuk segera memperkuat koordinasi lintas kementerian, melingkupi Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Koordinasi ini sangat mendesak agar penyediaan rumah aman oksigen (oxygen safe house) dapat segera didirikan di area permukiman padat terdampak.

Dengan lonjakan eskalasi titik api yang diprediksi masih dapat berlangsung seiring rentang musim kering, langkah tegas dari jajaran eksekutif sangat dinantikan. Penetapan status darurat kesehatan dinilai sebagai kunci utama untuk meminimalkan korban jiwa dan mencegah dampak kesehatan jangka panjang bagi generasi muda Indonesia.