ISLAMABAD — Senat Pakistan Tuntut Pidana Kasus Kebakaran Tewaskan 14 Bayi

Komite Fungsional Hak Asasi Manusia Senat Pakistan secara tegas menginstruksikan aparat kepolisian dan otoritas terkait untuk segera menerbitkan Laporan Informasi Pertama (First Information Report/FIR) serta memulai proses pidana terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tragedi kebakaran maut di ruang perawatan bayi baru lahir (nursery) Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS).

Insiden kebakaran di rumah sakit milik pemerintah yang berlokasi di Islamabad tersebut mengakibatkan sedikitnya 14 bayi baru lahir tewas. Parlemen mengecam keras lambannya penanganan hukum dan kelalaian berat dari manajemen rumah sakit yang menyebabkan hilangnya nyawa anak-anak tak berdosa tersebut.

DPR dan Senat Kecam Kelambanan Aparat Penegak Hukum

Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Ketua Komite, Senator Samina Mumtaz Zehri, di Parliament Lodges, Islamabad, terungkap fakta mengejutkan bahwa hingga kini belum ada laporan kepolisian resmi (FIR) yang didaftarkan. Pejabat perwakilan PIMS, Dr. Iqbal Durrani, mengonfirmasi fakta tersebut di hadapan anggota komite ketika dimintai keterangan.

Ketua dan anggota komite meluapkan kekecewaan mendalam atas kelambanan birokrasi, mengingat Perdana Menteri Pakistan sebelumnya telah memberikan instruksi langsung untuk menindak tegas seluruh oknum yang lalai dalam tugas keselamatan pasien.

"Tragedi yang merenggut nyawa 14 bayi baru lahir adalah bentuk kelalaian fatal. Proses pidana harus segera berjalan, dan seluruh pihak yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum tanpa pengecualian," tegas Senator Samina Mumtaz Zehri dalam pernyataannya.

Kronologi Tindakan dan Perintah Tegas Komite Senat

Senator Syed Masroor Ahsan mengingatkan bahwa Perdana Menteri sejatinya telah memerintahkan pemecatan terhadap delapan pegawai rumah sakit yang diduga terlibat langsung atas pelanggaran prosedur standar, serta mendesak pendaftaran kasus pidana.

Guna menindaklanjuti kasus ini, Senat mengeluarkan rangkaian instruksi darurat yang harus dipatuhi oleh kepolisian dan kementerian terkait:

1. Pendaftaran FIR Seketika: Aparat penegak hukum diwajibkan segera menerbitkan laporan pidana terkait kelalaian yang menyebabkan kematian massal di fasilitas kesehatan publik.
2. Pencegahan ke Luar Negeri: Memasukkan seluruh nama pejabat dan staf yang telah diskors ke dalam Daftar Kontrol Keluar (Exit Control List/ECL) guna mencegah upaya melarikan diri ke luar negeri.
3. Penyitaan dan Pembekuan Aset: Menuntut aparat penegak hukum melakukan pembekuan serta penyitaan aset milik pejabat yang terbukti bertanggung jawab atas bencana kebakaran tersebut.
4. Audit Menyeluruh Sistem Keamanan: Melakukan evaluasi total terhadap protokol mitigasi kebakaran dan peralatan medis di seluruh rumah sakit pemerintah.

Selain menyoroti insiden di RS PIMS, Komite Senat juga meninjau perkembangan penanganan insiden kekerasan di Jaranwala yang terjadi pada 16 Agustus 2023. Komite mendapat laporan resmi bahwa sebanyak 389 orang telah ditangkap, dengan sejumlah berkas perkara sedang berjalan di persidangan dan sebagian lainnya telah rampung diputus pengadilan.