Harga Material Naik, Target Jalan Bang Andra Susut 20 Persen

SERANG, BANTEN – Pemerintah Provinsi Banten mengonfirmasi bahwa target pembangunan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) pada tahun 2026 mengalami penyusutan sekitar 20 persen. Keputusan ini diambil setelah harga material konstruksi meroket dalam beberapa bulan terakhir, memaksa realokasi anggaran dan penyesuaian capaian fisik proyek. Meski panjang jalan yang akan dibangun berkurang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten memastikan bahwa jumlah lokasi pengerjaan tidak dipangkas, sehingga prinsip pemerataan akses tetap terjaga.

Kronologi Kenaikan Harga Material dan Penyesuaian Target

1. Triwulan I 2026: Harga besi beton naik hingga 18% dibanding tahun sebelumnya, dipicu oleh kenaikan harga baja global dan biaya logistik pasca-lebaran.
2. April 2026: Harga aspal curah merangkak 12–15% menyusul lonjakan harga minyak mentah dunia, yang langsung menekan margin kontraktor kecil.
3. Mei 2026: Survei DPUPR Banten menunjukkan bahwa rata-rata biaya per kilometer jalan desa meningkat dari Rp750 juta menjadi Rp910 juta, kenaikan sekitar 21 persen.
4. Juni–Juli 2026: Rapat koordinasi antara DPUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati penyesuaian target. Panjang jalan yang semula direncanakan 1.200 km direvisi menjadi sekitar 960 km, atau menyusut 20 persen.
5. 12 Juli 2026: Kepala DPUPR Banten Arlan Marzan mengumumkan keputusan tersebut kepada media, menegaskan bahwa pengurangan hanya pada kuantitas, bukan pada jumlah titik lokasi.

Analisis: Tekanan Anggaran vs Pemerataan

Kenaikan harga material tidak hanya mengguncang Banten, tetapi juga menjadi fenomena nasional pasca perubahan kebijakan subsidi BBM dan dinamika rantai pasok global. Provinsi Banten dengan 1.500 lebih desa sangat bergantung pada program Bang Andra sebagai tulang punggung konektivitas pedesaan. Dengan berkurangnya 240 km jalan yang batal dibangun, sekitar 40–50 ruas jalan penghubung antar-desa terancam tertunda.

"Kurang lebih dari kenaikan harga itu target nyampe sekitar 20 persen yang hilang. Tapi kami jaga agar pemerataan tetap jalan, jumlah lokasi tidak berubah, hanya jarak yang dibangun yang disesuaikan." – Arlan Marzan, Kepala DPUPR Banten, 12 Juli 2026.

Untuk memberi konteks lebih jelas, berikut perbandingan target sebelum dan sesudah penyesuaian:

Menurut pengamat infrastruktur dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dr. Hendra Kusuma, “Pengambilan keputusan mempertahankan jumlah titik adalah langkah cerdas secara politik dan sosial, meskipun secara teknis infrastruktur yang lebih pendek berpotensi menurunkan efektivitas konektivitas antarwilayah dalam jangka panjang.”

Meski demikian, Pemprov Banten mengklaim bahwa prioritas diberikan pada jalan-jalan yang menghubungkan sentra produksi pertanian dengan pasar terdekat, sehingga dampak ekonomi tetap terukur.

Respons Pemprov dan Strategi ke Depan

Untuk mengantisipasi lonjakan harga material yang terus berfluktuasi, DPUPR Banten menyiapkan sejumlah langkah:

• Kontrak tahun jamak (multiyears): Beberapa ruas strategis akan diikat kontrak jangka panjang dengan klausul penyesuaian harga (escalation clause) untuk mengurangi risiko pembengkakan biaya di tengah jalan.
• Substitusi material lokal: Mendorong penggunaan material alternatif seperti paving block produksi UMKM setempat sebagai pengganti aspal di jalan lingkungan, yang lebih tahan terhadap perubahan harga minyak.
• Digitalisasi monitoring: Aplikasi Jalan Mantap (Jalantap) diperbarui untuk memantau real-time penggunaan material dan progres fisik, sehingga deviasi anggaran bisa dideteksi dini.
• Kolaborasi dengan CSR perusahaan: Mengundang perusahaan besar di Banten untuk mendukung pembangunan jalan melalui dana tanggung jawab sosial, terutama di kawasan industri dekat pedesaan.

Kepala Bappeda Banten, dalam rapat terpisah, menyebutkan bahwa opsi penambahan anggaran melalui perubahan APBD sangat kecil kemungkinannya mengingat prioritas pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan pengendalian inflasi daerah. Oleh karena itu, efisiensi menjadi kunci.

Program Bang Andra sendiri merupakan inisiatif unggulan Pemprov Banten yang dimulai sejak 2023 dengan tujuan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar pedesaan. Hingga akhir 2025, program ini telah berhasil membangun lebih dari 3.800 km jalan desa di seluruh kabupaten/kota di Banten. Dengan target baru 960 km di 2026, total capaian diproyeksikan masih di bawah ekspektasi awal namun tetap melanjutkan tren perbaikan aksesibilitas desa.

Masyarakat di Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang menjadi kantong utama kemiskinan di Banten menyambut baik keputusan mempertahankan jumlah titik, meskipun beberapa kepala desa mengeluhkan berkurangnya panjang jalan yang akan dibangun. "Jalan kami seharusnya 3 km, katanya sekarang cuma 2,2 km. Semoga masih bisa menghubungkan ke jalan provinsi," ujar Solihin, Kades Sukamaju, Lebak.

Dengan dinamika ekonomi global yang belum stabil, Pemprov Banten akan terus mengevaluasi secara triwulanan dan membuka ruang revisi target apabila kondisi fiskal membaik atau ada efisiensi di pos belanja lain.