pandu-rangga
LOMAS DE ZAMORA — Hakim Marta Pascual, Kepala Pengadilan Tanggung Jawab Pidana Anak Nomor 2 Lomas de Zamora, Argentina, kini menghadapi tekanan hukum dan politik yang sangat hebat. Tiga permohonan pemakzulan (juicio político) resmi diajukan terhadap dirinya setelah ia memutuskan untuk menangguhkan penerapan Undang-Undang Nasional Nomor 27.801 di wilayah hukumnya. Undang-undang baru yang disahkan pemerintah Argentina tersebut sejatinya menurunkan batas minimum usia pertanggungjawaban pidana bagi anak di bawah umur menjadi 14 tahun.
Langkah kontroversial yang diambil Hakim Pascual memicu reaksi keras dari kalangan legislatif dan praktisi hukum senior di Provinsi Buenos Aires. Berkas pengaduan resmi telah diserahkan secara bertahap ke Sekretariat Tetap Penuntutan Hakim dan Pejabat Provinsi Buenos Aires yang dipimpin oleh Ulises Giménez. Para pelapor menilai bahwa hakim tersebut telah melampaui batas kewenangan yurisdiksinya saat mengabulkan permohonan habeas corpus kolektif yang memblokir aturan hukum tingkat nasional.
Daftar Pelapor dan Analisis Gugatan Hukum
Proses hukum terhadap Hakim Pascual diinisiasi oleh tiga tokoh penting dalam sistem hukum dan politik lokal. Masing-masing pelapor melayangkan tuduhan serius terkait pelanggaran konstitusi dan penyalahgunaan wewenang jabatan penegak hukum.
| Nama Pelapor | Latar Belakang / Jabatan | Substansi Gugatan Hukum |
|---|---|---|
| Alfredo Drocchi | Mantan Hakim Pengadilan Oral La Matanza & Pakar Hukum Pidana | Dugaan penyalahgunaan wewenang pidana (Pasal 248 KUHP Argentina). |
| Manuel Passaglia | Anggota DPR Provinsi Buenos Aires & Tokoh Politik "Hechos" | Pelampauan batas yurisdiksi hakim atas undang-undang federatif. |
| Guillermo Montenegro | Anggota DPR Provinsi Buenos Aires (PRO) & Mantan Wali Kota Mar del Plata | Pelanggaran hierarki hukum nasional dan pelembagaan preseden buruk. |
Kronologi Pembekuan Undang-Undang Nomor 27.801
Perselisihan hukum ini memuncak melalui serangkaian tahapan krusial yang melibatkan lembaga peradilan dan legislatif setempat:
- 27 Februari: Pemerintah nasional Argentina mengundangkan UU Nomor 27.801 untuk memangkas batas usia pemindanaan remaja menjadi 14 tahun demi merespons peningkatan kejahatan anak.
- Pengajuan Habeas Corpus Kolektif: Sejumlah kelompok advokasi mengajukan gugatan ke pengadilan anak Lomas de Zamora dengan mengklaim fasilitas penahanan setempat tidak layak.
- Keputusan Penangguhan: Hakim Marta Pascual mengabulkan gugatan tersebut dan menangguhkan eksekusi UU Nomor 27.801 dengan alasan tidak tersedianya kondisi kemanusiaan minimum di pusat tahanan remaja Lomas de Zamora.
- Pendaftaran Pemakzulan: Alfredo Drocchi, Manuel Passaglia, dan Guillermo Montenegro secara resmi mendaftarkan tiga tuntutan terpisah ke Sekretariat Penuntutan Hakim untuk mencopot Pascual dari jabatannya.
Dilema Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum
Pangkal dari kontroversi ini terletak pada benturan antara kondisi faktual lembaga pemasyarakatan dengan kewajiban penegakan hukum nasional. Hakim Pascual berpendapat bahwa memaksa penahanan anak berusia 14 tahun di fasilitas yang terbukti tidak memenuhi syarat kemanusiaan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
Namun, pandangan ini ditolak keras oleh kalangan ahli hukum pidana. Alfredo Drocchi menegaskan bahwa seorang hakim peradilan tingkat pertama tidak memiliki wewenang konstitusional untuk membatalkan UU Nasional yang sah. "Hakim provincial tersebut telah mengeluarkan keputusan yang secara nyata bertentangan dengan konstitusi dan hukum nasional. Tindakan tersebut secara eksplisit terenkapsulasi dalam tindak pidana dugaan penyalahgunaan wewenang yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 248 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," tegas Drocchi dalam berkas pengaduannya.
Jika Juri Penuntut (Jury de Enjuiciamiento) memutuskan untuk melanjutkan proses sidang etik dan pidana ini, Hakim Marta Pascual berisiko kehilangan jabatannya secara permanen serta berhadapan dengan proses peradilan pidana atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan hakim.
Comments (0)