Gerakan Bersih-Bersih BGN: 261 Pegawai Dipecat Hari Ini
JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengguncang birokrasi publik dengan keputusan drastis: 261 pegawai dipecat serentak. Pengumuman mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN Sudaryono dal...
JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengguncang birokrasi publik dengan keputusan drastis: 261 pegawai dipecat serentak. Pengumuman mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di kantor pusat, Senin (27/07/2026), menandai operasi pembersihan internal terbesar sepanjang sejarah lembaga tersebut.
Kronologi Pengungkapan Skandal
Audit investigatif yang berlangsung sejak April 2026 mengungkap tumpukan pelanggaran. Laporan masyarakat melalui kanal pengaduan digital serta kesaksian whistleblower internal menjadi pemicu utama. Tim audit BGN yang bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal menemukan pola penyimpangan sistematis di berbagai lini.
Rincian temuan mengejutkan publik:
- Korupsi Anggaran: 87 pegawai terbukti memalsukan dokumen distribusi bantuan pangan, menggelembungkan jumlah penerima hingga 30 persen.
- Mangkir Masif: 124 pegawai tercatat dengan tingkat kehadiran di bawah 40 persen, sebagian bahkan tidak pernah masuk kantor selama tiga bulan berturut-turut.
- Pungutan Liar: 32 oknum meminta imbalan dari warga penerima manfaat program makan bergizi gratis.
- Pelanggaran Etik Berat: 18 pegawai lainnya terjerat kasus asusila, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan ijazah.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini pengkhianatan terhadap mandat konstitusi untuk memenuhi hak gizi rakyat,” tegas Sudaryono, suaranya penuh ketegasan. Ia didampingi dua Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono, yang sejak awal didapuk untuk memperkuat tata kelola lembaga bentukan Presiden ini.
Seret ke Ranah Pidana
Dari 261 pegawai yang dipecat, 14 di antaranya langsung diserahkan ke Mabes Polri. Mereka diduga kuat merugikan negara hingga belasan miliar rupiah melalui markup harga bahan pangan dan proyek fiktif pengadaan dapur umum. Trenggono, yang sebelumnya dikenal tegas di kepolisian, menekankan bahwa penegakan hukum akan berjalan tanpa pandang bulu. “Barang siapa bermain dengan perut rakyat miskin, harus siap berhadapan dengan jeruji besi,” ucapnya.
Layanan Tetap Berjalan, Rekrutmen Baru Segera
Meski dihantam pemecatan massal, Agustina Arumsari memastikan program-program vital tidak terganggu. Distribusi susu dan telur untuk balita stunting, serta pelaksanaan program makan siang gratis di 73.000 sekolah, akan tetap berjalan. “Kami sudah menyiapkan tim transisi. Sebanyak 200 posisi lowong akan segera dibuka melalui rekrutmen terbuka dengan seleksi ketat berbasis CAT dan uji psikologi,” jelasnya.
Pihaknya juga membuka hotline internal untuk mencegah praktik titip-menitip dalam rekrutmen baru, yang selama ini menjadi celah masuknya pegawai tidak kompeten.
Respons Positif Bergema
Langkah tegas ini menuai apresiasi luas. Anggota Komisi IX DPR RI Andi Akmal menyebutnya sebagai tonggak reformasi birokrasi di lembaga pangan. “Kami mendorong agar langkah ini tidak berhenti di sini. Audit forensik harus berlanjut ke seluruh unit kerja di daerah,” katanya. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Anti Stunting menyatakan bahwa pemberantasan korupsi di BGN ibarat menyelamatkan nyawa anak-anak Indonesia.
Namun, BGN juga diingatkan untuk tidak menjadikan pemecatan massal sebagai ritual tahunan tanpa perbaikan sistem. Oleh karena itu, Agustina mengumumkan pembentukan Direktorat Pengawasan Internal dan Kepatuhan yang akan beroperasi mulai Agustus 2026.
Dengan pembersihan ini, BGN ingin membuktikan bahwa krisis integritas tidak akan ditoleransi, dan perut rakyat bukan lahan korupsi. “Kepercayaan publik adalah gizi terpenting bagi lembaga ini,” pungkas Sudaryono, menutup sesi yang berlangsung selama dua jam tersebut di hadapan puluhan jurnalis.
Comments (0)