Febrie Adriansyah Tersangka Tiga Kasus Korupsi, Berkas Dilimpahkan ke Kejagung

JAKARTA – Penetapan tersangka terhadap Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menggegerkan dunia penegakan hukum. Tiga dugaan tindak pidana korupsi sekaligus menjerat petinggi Kejaksaan Agung itu, dengan berkas perkara langsung dilimpahkan ke institusi yang pernah dipimpinnya demi percepatan penanganan.

Penetapan di Kortas Tipikor

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) resmi menaikkan status Febrie ke tingkat tersangka. Keputusan ini diambil setelah melalui gelar perkara yang menemukan cukup alat bukti. Proses penyelidikan yang intensif selama berbulan-bulan akhirnya membuahkan hasil yang membuat publik tercengang.

"Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik memiliki minimal dua alat bukti yang sah untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," ujar sumber internal Kortas Tipikor, Jumat (11/7/2026).

Tiga Perkara Krusial

Ketiga kasus yang kini membelit Febrie Adriansyah diduga berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan pengadaan proyek strategis di lingkungan Kejaksaan. Satu perkara di antaranya menyangkut mark-up anggaran pengadaan sistem teknologi informasi yang mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara dua perkara lainnya diduga melibatkan dana operasional penanganan perkara besar dan dugaan gratifikasi pengurusan kasus.

• Penggelembungan anggaran pengadaan IT di Kejaksaan Agung tahun 2024.
• Penyalahgunaan dana operasional penuntutan kasus-kasus prioritas.
• Penerimaan gratifikasi terkait intervensi penanganan perkara tertentu.

Modus yang digunakan tersangka diduga melibatkan kerja sama sistematis dengan pihak swasta serta oknum internal. Kortas Tipikor masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan tersangka lain.

Pelimpahan ke Kejagung

Langkah mengejutkan diambil dengan melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung. Pertimbangan utamanya adalah untuk menjaga objektivitas dan mempercepat alur hukum, mengingat Kejagung memiliki mekanisme internal yang dianggap memadai menangani perkara petingginya sendiri.

"Pelimpahan ini bagian dari strategi percepatan. Kami akan pastikan proses berjalan transparan," tegas pejabat Kejagung yang enggan disebut identitasnya.

Kendati demikian, pelimpahan ini memicu pertanyaan publik terkait potensi konflik kepentingan. Koalisi masyarakat sipil antikorupsi mendesak agar penanganan perkara tetap dipantau secara publik dan independen guna mencegah intervensi.

Langkah Lanjutan

Pihak Kejaksaan Agung menyatakan siap bersikap kooperatif. Tim khusus telah dibentuk untuk menangani perkara ini. Tersangka sendiri belum memberikan pernyataan resmi. Penyidik kini masih melengkapi berkas dan dijadwalkan memanggil tersangka untuk pemeriksaan perdana pekan depan.

Penahanan kemungkinan besar akan diterapkan untuk mencegah hambatan penyidikan. Kasus ini menjadi uji kredibilitas bagi institusi adhyaksa dalam menindak anggotanya sendiri, mengingat rekam jejak Febrie sebagai salah satu jaksa andalan yang kerap menangani kasus-kasus besar. Publik berharap tidak ada tebang pilih dalam proses hukum.