Dua Presiden RI Tunjukkan Sikap Tegas soal Proyek Strategis

Indonesia mencatat sejarah panjang pembangunan melalui proyek-proyek strategis nasional. Dua di antaranya menjadi potret bagaimana kepemimpinan presiden diuji dalam situasi krisis dan tantangan birokrasi. Dari keputusan Presiden B.J. Habibie menghentikan proyek pesawat N250 pada 1998 hingga kemarahan seorang presiden kepada menteri ekonominya karena anggaran proyek tersendat, keduanya menunjukkan ketegasan demi arah pembangunan bangsa.

Krisis Moneter 1998: Habibie Pilih Hentikan Ambisi N250

Di penghujung 1990-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang melumpuhkan perekonomian. Nilai tukar rupiah ambruk, sektor perbankan kolaps, dan tekanan Dana Moneter Internasional (IMF) memaksa pemerintah merestrukturisasi anggaran secara drastis. Salah satu sektor yang paling terpukul adalah industri strategis, termasuk proyek pesawat N250—kebanggaan teknologi nasional yang digagas oleh B.J. Habibie saat menjabat Menteri Riset dan Teknologi.

“Saat itu saya tidak punya pilihan. Menyelamatkan rakyat dari dampak krisis lebih utama daripada mempertahankan proyek prestise,” ujar Habibie dalam sebuah wawancara kenangan, menggambarkan dilema yang dihadapinya.

N250, pesawat turboprop berkapasitas 50 penumpang, terbang perdana pada 10 Agustus 1995 dan menjadi simbol lompatan teknologi Indonesia. Proyek ini menyerap ribuan insinyur dan investasi miliaran rupiah. Namun, setelah krisis menghantam pada pertengahan 1997, keberlanjutan pembiayaan menjadi mustahil.

Berikut kronologi penghentian proyek N250:

1. Juli 1997: Krisis keuangan Asia mulai menjalar dari Thailand ke Indonesia. Rupiah tertekan dari sekitar Rp2.500 menjadi lebih dari Rp15.000 per dolar AS dalam waktu singkat.
2. Oktober 1997: Indonesia menandatangani Letter of Intent dengan IMF, menerima paket bailout yang mensyaratkan pemotongan belanja negara, termasuk subsidi BBM dan proyek-proyek industri strategis.
3. Januari 1998: IMF secara eksplisit meminta penghentian semua pembiayaan pemerintah untuk proyek pesawat terbang. Habibie, yang saat itu baru dilantik sebagai Wakil Presiden, terpaksa merapikan catatan pengeluaran negara.
4. Mei 1998: Presiden Soeharto lengser, Habibie naik menjadi Presiden RI. Satu bulan kemudian, ia meresmikan penghentian resmi proyek N250 melalui Keputusan Presiden, demi fokus memulihkan perekonomian yang terpuruk dengan pertumbuhan minus 13,68%.

Keputusan itu menyelamatkan APBN dari beban miliaran dolar yang tidak bisa lagi ditanggung negara, namun sekaligus menandai berhentinya mimpi industri dirgantara nasional. Sekitar 1.500 insinyur dan teknisi harus beralih profesi, dan Indonesia kehilangan momentum penguasaan teknologi tinggi.

Era Reformasi: Kemarahan Presiden di Rumah Pribadi

Lebih dari satu dekade kemudian, presiden lain menghadapi problem berbeda. Di era pembangunan infrastruktur besar-besaran, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015–2016 menghadapi realisasi anggaran proyek strategis yang seret. Proyek-proyek yang sudah dianggarkan triliunan rupiah tidak kunjung turun ke pelaksanaan lapangan, membuat target pembangunan tersendat.

Puncak kejengkelan itu terjadi dalam sebuah pertemuan khusus, bukan di Istana Kepresidenan, melainkan di kediaman pribadi presiden. Seluruh menteri koordinator ekonomi dan menteri terkait dipanggil untuk mendengarkan langsung kemarahan presiden.

“Uang sudah saya siapkan, kenapa proyek tidak jalan? Saya tidak mau lagi dengar alasan regulasi berbelit. Dalam seminggu ini harus ada progress nyata atau saya ganti menterinya!” bentak Presiden di hadapan para pembantunya, seperti dikutip dari sumber lingkar istana.

Kronologi kemarahan itu tertuang dalam catatan media dan saksi:

1. Kuarter I 2015: Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan baru mencapai 5–7% dari total pagu, sementara target seharusnya 15–20%. Proyek strategis seperti jalan tol Trans-Sumatra dan pelabuhan baru masih tertahan di meja tender.
2. Mei 2015: Rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, presiden menyampaikan kekesalan namun belum ada akselerasi signifikan.
3. Agustus 2015: Setelah lebaran, penyerapan hanya naik tipis. Presiden kemudian mengundang Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri PUPR, dan Kepala Bappenas ke rumah pribadinya di Solo.
4. Pertemuan di kediaman pribadi: Tanpa formalitas kabinet, presiden membentak menterinya, meminta percepatan dan memangkas izin yang menghambat. Seminggu setelahnya, puluhan proyek senilai Rp 15 triliun langsung tancap gas.

Langkah itu membuahkan hasil: realisasi belanja infrastruktur melonjak 180% pada kuartal berikutnya, mendorong pertumbuhan ekonomi ke 5,04% pada 2016. Sikap tegas presiden membuktikan bahwa hambatan birokrasi bisa diurai dengan instruksi langsung.

Dua Gaya Kepemimpinan, Satu Tujuan Nasional

Kedua peristiwa ini menunjukkan spektrum ketegasan presiden dalam mengelola proyek strategis. Habibie, dengan latar belakang teknokrat dan cendekiawan, memilih jalan rasional: mengorbankan prestise untuk stabilitas ekonomi di masa krisis yang paling gelap. Jokowi, dengan gaya blusukan dan langsung, memakai marah sebagai alat mendobrak kemandekan birokrasi di era damai dan anggaran cukup.

Dari keduanya, pelajaran penting tercatat: sebuah proyek strategis nasional bukan hanya tentang besaran dana, tetapi juga waktu eksekusi dan keberanian pemimpin mengambil keputusan sulit. Baik menghentikan mimpi teknologi atau mendorong proyek yang tertunda, kedua sikap tegas itu lahir dari komitmen menjaga kepentingan rakyat.