DPR Minta Pemerintah Jamin Keberlanjutan Pembiayaan JKN 2027

JAKARTA — Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk tahun anggaran 2027. Ketahanan fiskal dinilai menjadi fondasi utama agar akses layanan medis bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan tetap terlindungi secara optimal tanpa hambatan pembiayaan.

Dorongan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat kerja ini membedah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) hasil pendalaman Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Sorotan Transformasi dan Ketahanan Fiskal Kesehatan

Edy Wuryanto menegaskan bahwa stabilitas sistem jaminan kesehatan merupakan pilar strategis dalam agenda besar transformasi sistem kesehatan nasional. Menurutnya, pembiayaan yang rentan akan langsung berdampak pada menurunnya kualitas serta mutu pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit rujukan.

“Sudah sering kita sampaikan, faktor ketahanan pembiayaan kesehatan itu menjadi bagian penting dari transformasi kesehatan. Ketahanan pembiayaan ini harus menjadi prioritas mutlak,” tegas Edy saat memaparkan pandangan fraksinya dalam rapat kerja parlemen.

Ia menambahkan, tantangan pembiayaan pada 2027 diprediksi kian kompleks akibat laju inflasi medis, peningkatan utilisasi layanan kesehatan pascapandemi, serta dinamika beban penyakit katastropik yang membutuhkan alokasi dana besar dan berkesinambungan.

Kronologi Rapat dan Pokok Rekomendasi Parlemen

Dalam pembahasan anggaran lintas sektor tersebut, Komisi IX DPR RI mencatat sejumlah poin krusial yang memerlukan langkah antisipatif dari kementerian terkait:

1. Evaluasi Anggaran RKA-K/L 2027: Badan Anggaran bersama Komisi IX mengkaji keselarasan alokasi belanja sektor kesehatan guna memastikan perlindungan jaminan sosial tetap berjalan seimbang.
2. Kalkulasi Beban Fiskal APBN: Pemerintah diminta memetakan potensi defisit atau tekanan anggaran secara presisi agar tidak terjadi penundaan klaim fasilitas kesehatan di daerah.
3. Penguatan Proteksi Pasien PBI: Memastikan masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendapatkan kepastian kepesertaan aktif tanpa risiko penonaktifan sepihak akibat kendala administrasi maupun fiskal.

Dampak Kebijakan Transfer Daerah terhadap Layanan Medis

Selain faktor inflasi, parlemen menyoroti tekanan kapasitas fiskal di tingkat pemerintah daerah. Perubahan skema atau tekanan pada pos transfer ke daerah (TKD) berpotensi menurunkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk menyokong jaminan kesehatan masyarakat lokal.

Jika kontribusi fiskal pemerintah daerah menyusut, beban pembiayaan otomatis akan beralih dan menekan anggaran pemerintah pusat melalui APBN. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu ketimpangan layanan di fasilitas kesehatan daerah jika tidak diantisipasi lewat perencanaan matang sejak dini.

Melalui evaluasi komprehensif ini, DPR RI meminta Kementerian Kesehatan bersama pemangku kepentingan terkait segera menyusun formulasi pembiayaan yang berkelanjutan, terukur, dan transparan demi menjamin hak kesehatan seluruh rakyat Indonesia tetap terpenuhi.