DPR Minta APBN 2027 Prioritaskan Penyelesaian Perlintasan Sebidang

Desakan untuk mempercepat penanganan titik-titik rawan kecelakaan di persimpangan jalan raya dan rel kereta api kembali mengemuka. Kali ini, sorotan tajam datang dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Hamka B. Kady. Ia secara lugas mendorong pemerintah untuk menyediakan alokasi dana khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 demi menuntaskan persoalan kronis perlintasan sebidang yang tersebar di berbagai pelosok tanah air.

Urgensi Penghentian Perlintasan Sebidang: Antara Nyawa dan Logistik

Isu perlintasan sebidang bukanlah soal kenyamanan pengendara semata, melainkan pertaruhan nyawa dan tulang punggung konektivitas antardaerah. Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun lalu, kecelakaan di titik temu jalan dan rel masih menjadi momok transportasi darat. Hamka B. Kady menyuarakan kegelisahan ini dengan penekanan tajam bahwa absennya alokasi konkret dalam APBN akan membuat daerah-daerah terpaksa terus bergulat dengan risiko fatal yang terus terulang. "Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan kacamata proyek tahunan kecil. Ini harus menjadi 'major project' dengan suntikan dana dari APBN yang dirancang khusus di 2027," tegasnya dalam keterangan resmi yang diterima redaksi (Rabu, 26/2).

Angka sebagai Cermin Kegelapan di Persimpangan Maut

Berdasarkan catatan keselamatan perkeretaapian nasional, masih ada lebih dari 3.300 perlintasan sebidang liar di Indonesia. Dari jumlah itu, hanya sebagian kecil yang dijaga ketat. Ironisnya, di tengah pesatnya pertumbuhan kendaraan pribadi dan logistik, banyak perlintasan legal yang kondisinya memprihatinkan. Minimnya palang pintu otomatis, rusaknya lampu isyarat, hingga petugas penjaga yang terbatas menjadi bahan bakar utama musibah berulang. Hamka menilai bahwa tanpa intervensi fiskal yang agresif melalui APBN 2027, target peniadaan perlintasan sebidang di jalur utama hanya akan menjadi wacana abadi.

Memahami Kompleksitas Anggaran: Bukan Sekadar Membangun Flyover

Dorongan ini lebih dari sekadar permintaan menara infrastruktur. Sebagai legislator yang duduk di dua organ strategis DPR, Hamka memahami bahwa penyelesaian masalah ini harus terintegrasi. Alokasi dana tidak hanya untuk konstruksi jembatan layang (flyover) atau terowongan (underpass) yang memakan anggaran besar, tetapi juga menyasar program relokasi warga di bibir rel, pembangunan jalur inspeksi, serta modernisasi sistem peringatan dini berbasis sensor getaran. "Kita harus membangun infrastruktur sekaligus membangun manusianya. Tidak mungkin langsung tutup semua jika warga sekitar belum diberi akses alternatif yang layak," paparnya, menekankan perlunya pendekatan sosio-teknis agar tidak muncul persimpangan-persimpangan liar baru.

Sinkronisasi Visi Pusat dan Daerah

Permasalahan terbesar selama ini adalah tumpang tindihnya kewenangan antara Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan PT KAI. Dalam pandangan Hamka, APBN 2027 harus menjadi payung hukum sekaligus lokomotif pendanaan yang memperjelas siapa bertanggung jawab atas apa. Ia mengusulkan skema pembiayaan campuran (matching grant) di mana pemerintah pusat menggelontorkan hibah spesifik untuk pembangunan underpass di wilayah perkotaan padat, sementara daerah wajib menyediakan pembebasan lahannya. Ini diharapkan mampu memotong birokrasi panjang yang kerap membuat proyek keselamatan terhambat.

Refleksi dari Tragedi yang Terus Berulang

Saat disinggung mengenai urgensi, Hamka menggunakan metafora yang cukup menghentak. Ia menyebut setiap perlintasan sebidang yang tidak bertuan adalah "monster tidur" yang siap memangsa kapan saja. Ia meminta Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk tidak lagi memperlakukan nomenklatur ini sebagai proyek tambal sulam, melainkan sebagai komitmen negara melindungi hak hidup rakyatnya. Dengan masuknya usulan ini ke dalam pembahasan awal APBN, diharapkan ada peta jalan jelas: berapa banyak titik yang akan dihilangkan pada 2027, berapa yang dihibridasi dengan teknologi, dan berapa yang akan direlokasi total.