DPR Desak Aparat Usut Pembunuhan Tiga Pegawai Pertanian di Papua

BERITATERCEPAT.COM, JAKARTA — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak aparat keamanan gabungan TNI dan Polri untuk mengusut tuntas aksi penyerangan bersenjata yang menewaskan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di wilayah Papua Pegunungan. Insiden maut tersebut dinilai sebagai ancaman nyata terhadap jalannya pelayanan publik dan pembangunan di tanah Papua.

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya para abdi negara yang tengah mengemban tugas dinas demi ketahanan pangan masyarakat setempat. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dan pantang memberikan ruang gerak sedikit pun bagi kelompok bersenjata yang terus menyebarkan teror berdarah.

"Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat untuk mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya," tegas Oleh Soleh dalam keterangan resminya.

Kronologi dan Fakta Insiden Maut di Jayawijaya

Berdasarkan data yang dihimpun terkait penyerangan mematikan tersebut, berikut adalah rangkaian peristiwa dan fakta krusial yang terjadi di lapangan:

1. Penugasan Lapangan: Rombongan aparatur sipil negara (ASN) dari Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya sedang turun ke lapangan guna menjalankan program pendampingan pertanian serta pelayanan langsung kepada masyarakat.
2. Serangan Bersenjata di Kampung Muliama: Saat melintasi wilayah Kampung Muliama, Papua Pegunungan, rombongan pegawai tersebut dihadang dan diserang secara membabi buta oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
3. Gugurnya Tiga Korban: Serangan brutal tersebut mengakibatkan tiga pegawai Dinas Pertanian tewas di tempat akibat luka tembak dan senjata tajam yang dilancarkan secara tiba-tiba tanpa perlawanan.
4. Evakuasi Jenazah: Aparat keamanan segera diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan perimeter dan mengevakuasi jenazah para korban ke fasilitas kesehatan terdekat sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

DPR Dorong Strategi Menyeluruh Berantas KKB

Oleh Soleh menekankan bahwa insiden berdarah di Kampung Muliama harus menjadi momentum krusial bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk merombak serta memperkuat strategi pemberantasan KKB. Menurutnya, pendekatan yang selama ini dilakukan secara parsial atau reaktif kasus per kasus sudah tidak lagi efektif meredam aksi kekerasan kelompok separatis.

Menurut legislator dari Komisi I tersebut, pola penanganan harus mencakup langkah komprehensif, mulai dari intelijen terpadu, penegakan hukum tanpa kompromi, hingga perlindungan preventif bagi para petugas sipil yang bertugas di medan-medan rawan konflik.

"Penanganan KKB tidak cukup hanya berbasis kasus per kasus setelah ada korban jatuh. Pemerintah butuh strategi terpadu yang memotong rantai logistik, persenjataan, serta mobilitas kelompok teror ini agar perlindungan masyarakat terjamin," tambahnya.

Jaminan Keamanan Pelayanan Publik di Tanah Papua

Lebih lanjut, parlemen meminta otoritas setempat dan aparat keamanan untuk memperketat protokol keamanan operasional bagi ASN di wilayah rawan. Keberlanjutan pelayanan masyarakat di sektor pangan, pendidikan, dan kesehatan tidak boleh terhenti akibat bayang-bayang teror senjata.

DPR RI berjanji akan terus mengawal proses penegakan hukum dan meminta pimpinan TNI-Polri segera memberikan laporan berkala mengenai perkembangan penangkapan para pelaku teror yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa tiga pegawai pertanian tersebut.